Wabup Sidoarjo Inginkan Camat Diisi NU, Pakar Kritik Pedas!

KRITIK PEDAS: Suko Widodo (kiri) kritik pedas Subandi soal jabatan camat-Kadis yang akan didominasi kader NU. | Foto: Barometerjatim.com/IST
KRITIK PEDAS: Suko Widodo (kiri) kritik pedas Subandi soal jabatan camat-Kadis yang akan didominasi kader NU. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SIDOARJO, Barometerjatim.com – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi menginginkan jabatan camat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD/kepala dinas) di Pemkab Sidoarjo diisi dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Tak hanya itu, Pemkab juga akan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk NU Sidoarjo yang diperuntukkan mulai PC, MWC hingga ranting. Angka sebesar itu mengadopsi Pemkab Banyuwangi yang mampu mengalokasikan Rp 25 miliar untuk NU ‘hanya’ dengan APBD Rp 3,2 triliun, padahal Sidoarjo berkekuatan Rp 5,2 triliun.

Pernyataan Subandi tersebut tersebar melalui video yang diunggah sebuah channel Youtube, Senin (8/3/2021). Video diambil usai Subandi menghadiri Forum Silaturahmi MWCNU se-Sidoarjo di sekretariat MWCNU Prambon, Jumat (5/3/2021).

Namun Pakar Komunikasi Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,  Suko Widodo menilai, narasi yang dibangun Subandi sebagai pejabat publik sungguh tidak etis.

Pernyataan Subandi, tandas Suko, justru akan membuat suasana di Sidoarjo menjadi gaduh dan tidak nyaman, terlebih dalam membangun harmonisasi antarkelompok masyarakat.

“Menjadi wakil bupati harus hati-hati memberikan informasi. Pastikan niatan yang baik, program yang bagus tersampaikan ke masyarakat dengan kemasan yang baik juga karena komunikasi itu ada etikanya,” ujar Suko, Selasa (9/3/2021).

Suko menambahkan, sebagai wakil bupati Subandi harus mengedepankan kepentingan publik tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu. Termasuk dalam mengambil kebijakan untuk karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jangan sampai ASN yang bukan termasuk golongannya Pak Bandi kemudian terdiskriminasikan. Setiap ASN berhak mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan kinerjanya,” tegasnya.

Suko menegaskan, komunikasi semacam itu jangan terulang lagi. Sebab, pasangan Ahmad Muhdlor-Subandi membutuhkan sebanyak mungkin sinergi dan kolaborasi dari masyarakat Sidoarjo.

Gus Muhdlor pasti malu mendengar wakilnya bicara seperti itu. Para kiai, pimpinan NU juga tidak akan setuju dengan gaya bicara yang cenderung memecah belah kelompok masyarakat di Sidoarjo,” tegas Suko.

Berapa Camat yang Ngopeni NU?

SILATURAHMI NU: Subandi saat menghadiri Forum Silaturahmi MWCNU se-Sidoarjo di sekretariat MWCNU Prambon. | Foto: IST
SILATURAHMI NU: Subandi saat menghadiri Forum Silaturahmi MWCNU se-Sidoarjo di sekretariat MWCNU Prambon. | Foto: IST

Subandi sendiri, dalam tayangan video, menegaskan tidak ada yang salah dengan pernyataannya karena NU tidak bisa dilepaskan perannya dalam membangun Sidoarjo. Terlebih, selama 20 tahun ini Sidoarjo juga dipimpin bupati-wakil bupati dari NU.

“Lha kita tidak salah menyampaikan itu. Bahwa kita bisa melihat mana orang-orang kita itu yang berorganisasi NU dan orang NU yang bisa kita jadikan camat. Bisa kita lihat, sekarang camat yang tidak NU berapa? Camat yang mau ngopeni (mengurus) NU berapa? Kan kita bisa lihat,” katanya.

Apa mereka harus kader murni NU? “Ndak, ndak harus kader murni. Yang penting punya loyalitas, iso ngramut (bisa merawat) mulai tingkat ranting, bisa kerja sama dengan para kiai, PCNU, dan tidak lepas dari perannya PKB,” ucapnya.

Begitu juga dengan kepala OPD yang didorong agar diisi dari kalangan NU, terutama Dinas Pendidikan agar lembaga pendidikan ma’arif bisa mendapat anggaran lebih besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

“Zaman dulu kan pukul rata (anggarannya) Rp 30 juta, Rp 20 juta. Insyaallah tahun depan kita akan ubah Perbup (Peraturan Bupati) itu, dimana pendidikan ma’arif minimal dapat bantuan di atas itu, Rp 200 juta atau Rp 250 juta,” katanya.

Angka itu minimal untuk pendidikan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur agar bisa selesai. “Kalau Rp 30 juta paling ya hanya dapat keramik, besi, ya seperti itu,” katanya.

Sementara soal anggaran Rp 25 miliar untuk NU, Subandi menyebut hal itu sudah dilakukan sejak era Bupati Saiful Ilah. Bedanya, Saiful memberikan anggaran Rp 12 miliar setiap dua tahun sekali.

Di era kepemimpinan Muhdlor-Subandi, anggara itu akan dinaikkan untuk membangun harmonisasi antara Pemkab dengan PCNU hingga ranting. Soal jumlah, dia berkaca dari Pemkab Banyuwangi.

“Banyuwangi itu hanya Rp 3,2 triliun mampu memberikan anggaran Rp 26 miliar. Lha kalau Sidoarjo itu memiliki anggaran 5,2 triliun yang jelas mampu memberikan anggaran Rp 25 miliar,” ucapnya.

» Baca Berita Terkait Nahdlatul Ulama