Tumpang Pitu Perlu Kawalan Khusus dari Pemprov Jatim

SOROTI TUMPANG PITU: Andira Reoputra, tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi perlu mendapat pengawalan khusus dari Pemprov Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
SOROTI TUMPANG PITU: Andira Reoputra, tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi perlu mendapat pengawalan khusus dari Pemprov Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Eksplorasi tambang emas Tumpang Pitu di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi perlu mendapat pengawalan khusus dari Pemprov Jatim agar memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya kira kalau dinas atau Bappeda saja tidak cukup untuk mengawal,” tutur Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jatim, Andira Reoputra dalam diskusi soal Tumpang Pitu di Surabaya, Sabtu (14/7).

“Harus ada tim khusus, semacam Pokja, untuk mengurusi pertambangan di wilayah Jatim, termasuk Tumpang Pitu. Pokja ini, misalnya, bisa dipimpin wakil gubernur dan sekretarisnya kepala Bappeda.”

• Baca: Kondisi Aman, Investasi Rp 328 Triliun Siap Masuk Jatim

Apalagi, tandas Reo — sapaan Andira Reoputra — Tumpang Pitu sama potensinya dengan tambang emas Freeport di dataran tinggi Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua.

“Saya dengar 70 persen pekerjanya berasal dari masyarakat sekitar tambang. Itu sudah bagus, tetapi harus tetap mengawal konsesus lain seperti kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Reo menambahkan, nota kesepahaman (MoU) antara PT Bumi Suksesindo (BSI) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terkait tambang Tumpang Pitu memang sudah diteken.

• Baca: KEK Singosari Diharapkan Lecut Pertumbuhan Ekonomi

Dalam MoU itu Pemkab berinvestasi sekitar Rp 500 miliar. Begitu pula soal Corporate Social Responsibility (CSR) dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tapi jalannya seperti apa, kan belum terekspos dengan baik. Infrastruktur, misalnya, itu menjadi salah satu ukuran kepedulian pengelola tambang pada masyarakat sekitar. Kalau pendapatan asli daerah (PAD) penting tapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Reo mempertanyakan hal tersebut karena gejolak di masyarakat masih terus terjadi, kendati tidak sehebat di awal-awal Tumpang Pitu dieksplorasi.

• Baca: Mendagri Puji Peran Strategis APPSI Konektivitaskan Daerah

“Gejolak dari masyarakat kembali muncul, karena sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi terganggu,” ucapnya. Sektor wisata terdekat dengan lokasi Tumpang Pitu yakni pantai Pulau Merah dan Pancer.

Di sisi lain, Reo menyoal peranan Pemprov Jatim yang masih minim. Akibatnya, Pemprov yang mengeluarkan perizinan justru tidak memperoleh kontribusi signifikan dari proyek tambang emas dan perak tersebut.

• Baca: Solusi Turunkan Harga Barang, Soekarwo: Genjot Industri Agro

“Deviden mungkin ada, tapi peningkatan pendapatan daerah tidak. Deviden dengan peningkatan pendapatan daerah itu dua hal yang berbeda,” tandasnya.

Karena itu, Reo berarap Gubernur Jatim yang akan datang, Khofifah Indar Parawansa agar memberi perhatian pada tambang Tumpang Pitu. “Pemprov juga perlu membentuk BUMD khusus terkait pertambangan untuk peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya.