Terpencil 6 Sekolah di Sumenep Masih Ujian Berbasis Kertas
BERBASIS KOMPUTER: Ujian berbasis komputer dan smartphone di SMAN 6 Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLH HR
SURABAYA, Barometerjatim.com Enam sekolah di Jatim, tahun ini belum bisa melaksankan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS).
Keenam sekolah tersebut berada di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura. Penyebabnya, letak geografis di kepulauan menjadi kendala stabilitas jaringan internet dan listrik.
"Pada posisi kondisi demografis seperti itu, maka tidak bisa kita melakukan generalisasi secara regional Jatim," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai meninjau pelaksanaan USP BKS di SMAN 6 Surabaya, Senin (9/3/2020).
"Sebab, tidak sama akses yang mereka bisa bangun. Jadi untuk enam SMA di kepulauan Kabupaten Sumenep itu memang masih menggunakan pola manual, masih berbasis kertas dan pensil," sambungnya.Khofifah menambahkan, pelaksanaan USP BKS ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 43 Tahun 2019, yang mengamanatkan ujian sekolah pada 2020 sudah berbasis USP.
Di Jatim, pelaksanaan USP BKS untuk SMA dan SMK tahun ini tetap berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Hal ini sesuai dengan keputusan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Jatim pada 30 Desember 2019.
Sedangkan untuk tahun mendatang, akan mengikuti dinamika yang berkembang. Apakah masing-masing satuan pendidikan yang menyiapkan soal dan segala sesuatunya secara mandiri di satuan pendidikan masing-masing, atau ada pola lain."Kita akan lihat ke depannya. Untuk tahun ini masih dalam koordinasi Dinas Pendidikan Jatim," tandasnya.
Penilaian Kelulusan Siswa
USP BKS dan Ujian Praktikum, lanjut Khofifah, memegang porsi 40 persen terhadap presentase penilaian kelulusan siswa. Sedangkan 60 persen basisnya adalah hasil belajar siswa dari semester I sampai VI.
"Sejak tahun lalu, Ujian Nasional (UN) ini sebetulnya dalam komposisi kelulusan itu sudah tidak ada. Tetapi bahwa makna secara psikologis, tetap anak-anak menjadikan itu bagian dari puncak prestasinya. Sehingga, bagi wali murid, nilai UN atau NUN menjadi penting, paparnya.
Saat itu, kata Khofifah, Kemendikbud sedang membahas detail konsep Merdeka Belajar. Informasinya, tahun depan sudah tidak ada lagi UN, dan digantikan Asesmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakter.
Kita lihat nanti bagaimana asesmen ini dilakukan oleh masing-masing lembaga satuan pendidikan, atau nanti diwewenangkan kepada lembaga khusus," katanya."Hal ini menunggu keputusan dari Kemendikbud. Tapi tahun ini USP BKS masih dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Jatim, ini hasil dari Rakernya MKKS Jatim," tuntas Khofifah.
» Baca Berita Terkait Pendidikan
