PWNU Jatim: Kemenag Belum Steril dari Pemikiran Khilafah

LAWAN PEMIKIRAN KHILAFAH: Gus Salam, masih ada pemikiran khilafah pasca HTI dibubarkan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
LAWAN PEMIKIRAN KHILAFAH: Gus Salam, masih ada pemikiran khilafah pasca HTI dibubarkan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Munculnya konten “khilafah” dalam Penilaian Akhir Semester Tingkat Madrasah Aliyah (MA) se-Wilayah Kerja Kediri Utara, dipandang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim bukan sebatas kesalahan dalam membuat soal ujian.

Tapi hal itu sekaligus membuktikan, bahwa pemikiran tentang khilafah masih terjadi pasca Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan pemerintah sebagai Ormas terlarang.

“Ya tentu kami menyayangkan. Ini sudah insiden berulang kali, dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jadi, bahwa dengan bubarnya atau dilarangnya HTI, ternyata pemikiran tentang khilafah itu faktanya masih terjadi,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Sokhib, Kamis (5/12/2019).

Bagi PWNU Jatim, lanjut kiai muda yang akrab disapa Gus Salam tersebut, persoalan ini harus diusut dan diselesaikan secara tuntas dari sumbernya, bukan sebatas menyalahkan yang memuat materi ujian.

“Ndak mungkin yang membuat soal ini kemudian membuatnya dengan inspirasi personal, individu, tanpa berpedoman pada panduan yang ada. Maka yang perlu diusut siapa yang memberikan panduan, kisi-kisinya, tentu dari Kemenag (Kementerian Agama) pusat,” paparnya.

Bagaimana dengan sanksi? “Okelah sanksi untuk pembuat soal, tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Deteksi siapa yang bikin panduan, siapa yang bikin kisi-kisi,” katanya.

“Kalau sudah terdeteksi, tentu beri sanksi. Kalau perlu disampaikan ke publik, bahwa si A, si B ini dan mereka berlatar belakang apa, biar publik tahu sumber masalahnya dari mana kok masih ada persoalan-persoalan seperti ini,” imbuhnya.

Karena itu, tandas Gus Salam, Kemenag jangan hanya berwacana untuk memberangus radikalisasi, pemikiran-pemikiran yang radikal, tapi harus dibuktikan dengan tindakan konkret.

“Segera deteksi, dan segera lakukan dengan gerakan yang konkret, yang mempersempit gerakan-gerakan seperti ini,” ujar kiai pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang itu.

KONTEN KHILAFAH: Inilah soal ujian siswa MA di wilayah Kediri Utara yang memuat konten khilafah. | Foto: IST
KONTEN KHILAFAH: Inilah soal ujian siswa MA di wilayah Kediri Utara yang memuat konten khilafah. | Foto: IST

Jadi di Kemenag sendiri belum steril dari pemikiran khilafah? “Ya buktinya, faktanya kan bicara gitu. Karena ini kan sumbernya itu sumber dari pemikiran. Pemikiran itu kan harus dilawan dengan pemikiran, bukan dengan kekerasan, bukan pendekatan militeristik,” ujarnya.

Sebab, lanjut Gus Salam, orang ditekan seperti apapun kalau pemikirannya tidak berubah tetap saja radikal dalam pemikirannya.

“Tapi kalau orang sekuat apapun, kalau dia sudah tobat dalam pemikiran, sudah taslim dalam pemikiran, maka ya dia tidak akan memperjuangkan itu lagi,” ujanya.

Seperti ramai diberitakan, dalam Penilaian Akhir Semester Tingkat MA se-Wilker Kediri Utara untuk mata pelajaran fiqih kelas XII program IPA-IPS-BHS-AGM yang diujikan Rabu (4/12/2019), muncul banyak soal terkait khilafah.

Plt Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Mochammad Amin Mahfud bahkan meminta maaf atas beredarnya soal bermuatan khilafah dan memastikan akan menarik semua soal tersebut.

“Kami mohon maaf atas kejadian dimaksud. Saya pastikan soal itu akan diganti soal cadangan,” kata Amin di kantor Kanwil Kemenag Jatim.

» Baca Berita Terkait PWNU Jatim, Kemenag