1,1 Juta UMKM Nahdliyin Kelimpungan Akses Pasar dan Permodalan, LaNyalla Minta Kadin Jatim Turun Tangan!

Reporter : -
1,1 Juta UMKM Nahdliyin Kelimpungan Akses Pasar dan Permodalan, LaNyalla Minta Kadin Jatim Turun Tangan!
BERI SOLUSI: LaNyalla menerima keluhan Peran UMKM Indonesia soal akses pasar dan permodalan. | Foto: IST

SURABAYA | Barometer Jatim – Sekitar 1,1 juta anggota UMKM Nahdliyin yang tergabung dalam Perkumpulan Andalan Nahdliyin UMKM Indonesia (Peran UMKM Indonesia), mengeluhkan kendala akses pasar dan permodalan.

Keluhan tersebut disampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Graha Kadin Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Ketua Umum Peran UMKM Indonesia, KH M Endy Setyo Lesmana menjelaskan, sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya sebanyak 1,1 juta. Namun akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi.

"Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy -- sapaan karib KH Endy Setyo Lesmana.

| Baca juga:

Padahal, tandasnya, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Pun halnya selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput.

"UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," ucap Gus Endy.

Dia pun meminta saran kepada LaNyalla agar dapat mengurai persoalan yang mereka hadapi.

Negara Perlu Berpihak

Menanggapi keluhan tersebut, LaNyalla langsung mengkoneksikan Peran UMKM Indonesia dengan Kadin Jatim untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas produk mereka, agar mendapat akses pasar yang lebih luas.

"Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standar pasar modern dan standar ekspor," katanya.

Jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi Kadin Jatim.

"Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutur LaNyalla.

| Baca juga:

Di sisi lain, LaNyalla menyebut negara perlu memberdayakan dan berpihak kepada pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha dan tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.

Dia juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi demokrasi ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LaNyalla menegaskan, fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang, maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar.

| Baca juga:

Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurutnya, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli. Dengan begitu, LaNyalla yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi.

"Dengan sistem Ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla.

Dalam pertemuan tersebut LaNyalla didampingi Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dan sejumlah wakilnya. Sedangkan Gus Endy didampingi Sekjen Peran UMKM Indonesia Ocy Fiscasari, Dewan Pengawan Peran UMKM Indonesia, Mayjen (Purn) Herwin Suparjo dan jajaran pengurus Peran UMKM Indonesia.{*}

| Baca berita UMKM. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.