Atasi 7,62% Pengangguran di Surabaya, Eri Cahyadi Gandeng 33 Pengelola Mal!
SURABAYA, Barometer Jatim – Bukan yang tertinggi di Jatim, tapi angka pengangguran di Surabaya terbilang masih tinggi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pahlawan pada Agustus 2022 tercatat 7,62% -- turun 2% dibanding Agustus 2021 sebesar 9,68%.
Nah, untuk mempercepat penanganan pengangguran yang masih 7,62n penyerapan tenaga kerja, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi membahasnya dengan 33 pengelola mal yang tergabung dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jatim, Senin (27/3/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Eri menandaskan bahwa mengentaskan pengangguran di Surabaya bukan hanya tugas pemerintahnya saja, tapi juga ada kontribusi dari para investor.
"Saya ingin membuka peluang investasi di Surabaya, akan tetapi saya juga ingin investasi itu tadi berdampak pada warga," kata Eri saat ditemui di ruang sidang wali kota.
Eri ingin peluang investasi di Surabaya berdampak pada warga, baik dari sektor lapangan pekerjaan maupun bentuk Corporate social Responsibility (CSR) untuk pembangunan kota. Eri juga ingin APPBI Jatim bukan hanya bisa menyerap tenaga kerja saja, tapi bisa menjadi orang tua asuh bagi balita stunting Surabaya.
"Dalam membagun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintahnya sendiri. Tapi bagaimana pemerintah itu bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian dan jaminan, sehingga para investor ini juga menggerakkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran di kota ini," tuturnya.
Saat itu, kata Eri, ada 80-95% mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya. Namun Eri juga mengingatkan warga Surabaya tidak berharap mendapatkan gaji di atas Upah Minimum Kota (UMK), karena tidak semua rekrutmen nantinya ada di bawah naungan pihak mal.
“Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada UMKM dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak malah untung tambah buntung,” paparnya.
Karena itu, Eri meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- Baca juga:
Investasi di Jatim Tinggi tapi Pengangguran Masih Naik, Gerindra Sentil Khofifah dan Tim Ekonominya
“Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal, maka dari itu saya minta Disperinaker untuk mendampingi,” pintanya.
Selebihnya, Eri berharap mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya. Dengan demikian, angka pengangguran bisa menurun.
“Karena sekarang angka penganggurannya dari 9,7% menjadi 7 sekian persen. Di tahun ini saya ingin maksimalnya 4%, kemudian kemiskinannya bisa turun 2%,” ucapnya.
Selain bersama mal, Cak Eri akan bekerja sama dengan perindustrian serta investor lainnya di Kota Surabaya. “Makanya tadi saya sampaikan, kalau perizinan itu harus satu pintu jangan sampai ketemu dinasnya, jadi langsung melalui PTSP,” ucapnya.
Optimis Lebih dari 40%
Sementara itu Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini meyakinkan, akan menandatangani perjanjian kerja sama terkait nilai upah yang dijanjikan sebelum tenant atau pihak mal melakukan rekrutmen.
“Nanti saya akan tanda tangan di situ, untuk menjamin menyesuaikan kondisi di lapangan bahwa tidak harus sesuai dengan UMK,” katanya.
Zaini juga menyampaikan kepada para pengelola mal yang hadir, sejauh ini Pemkot Surabaya telah menyiapkan tempat pelatihan untuk warga Surabaya, mulai dari pelatihan memasak dan sebagainya.
“Misalkan bapak atau ibu merekrut warga Surabaya namun belum memiliki skil, kami bisa membantu melatih sampai siap bekerja, menyesuaikan kebutuhannya, akan kami siapkan,” sampainya.
Sedangkan Ketua DPD APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi berkomitmen melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Rata-rata, mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya kurang lebih 50-95%.
Sutandi menjelaskan, dalam kesempatan tersebut APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Dia yakin, tenant di Surabaya saat ini banyak yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimis sekali. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” tegasnya.{*}
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA JATIM*
1. Kabupaten Sidoarjo: 8,80%
2. Kota Batu: 8,43%
3. Kabupaten Bangkalan: 8,05%
4. Kabupaten Gresik: 7,84%
5. Kota Malang: 7,66%
6. Kota Surabaya: 7,62%
7. Kabupaten Kediri: 6,83%
8. Kabupaten Tulungagung: 6,65%
9. Kabupaten Malang: 6,57%
10. Kota Madiun: 6,39%
11. Kota Pasuruan: 6,18%
12. Kabupaten Lamongan: 6,05%
13. Kabupaten Pasuruan: 5,91%
14. Kabupaten Ponorogo: 5,51%
15. Kabupaten Madiun: 5,84%
16. Kabupaten Blitar: 5,45%
17. Kabupaten Jombang: 5,47%
18. Kota Blitar: 5,39%
19. Kabupaten Trenggalek: 5,37%
20. Kabupaten Banyuwangi: 5,26%
21. Kota Mojokerto : 5,05%
22. Kabupaten Lumajang: 4,97%
23. Kabupaten Mojokerto: 4,83%
24. Kabupaten Nganjuk: 4,74%
25. Kabupaten Bojonegoro: 4,69%
26. Kota Probolinggo: 4,57%
27. Kabupaten Tuban: 4,54%
28. Kota Kediri: 4,38%
29. Kabupaten Magetan: 4,33%
30. Kabupaten Bondowoso : 4,32%
31. Kabupaten Jember: 4,06%
32. Kabupaten Pacitan: 3,65%
33. Kabupaten Situbondo : 3,38%
34. Kabupaten Probolinggo: 3,25%
35. Kabupaten Sampang: 3,11%
36. Kabupaten Ngawi: 2,48%
37. Kabupaten Pamekasan: 1,40%
30. Kabupaten Sumenep: 1,36%
Jawa Timur: 5,49%
* Agusus 2022, Sumber: BPS
» Baca berita Pengangguran. Baca tulisan terukur Andriansyah