Tak Hanya Kemiskinan Ekstrem, Khofifah-Emil juga Punya PR Besar soal Pernikahan Dini dan Stunting!

| -
Tak Hanya Kemiskinan Ekstrem, Khofifah-Emil juga Punya PR Besar soal Pernikahan Dini dan Stunting!
PR BESAR: Khofifah-Emil punya PR besar soal kemiskinan ekstrem, pernikahan dini, dan stunting. | Foto: IST

Kemiskinan ekstrem, pernikahan dini, dan stunting masih jadi PR besar Khofifah-Emil. Sanggupkah menuntaskan di sisa kepemimpinannya yang kurang dari setahun?

PUNDI-PUNDI penghargaan Pemprov Jatim terus menggelembung di sisa kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak yang kurang dari setahun. Bahkan di awal 2023 saja sudah menambah lagi 5 koleksi penghargaan.

Terbaru, menerima penghargaan The Best of Public Private Partnership (PPP) Promotor of The Year dari PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia (PII).

Pemprov Jatim diganjar penghargaan tersebut, sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dinilai aktif mengimplementasikan dan menginspirasi skema innovative financing dalam pembangunan.

Penghargaan diterima Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mewakili Khofifah pada momen Peringatan 13 Tahun PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Rabu (1/3/2022).

Ini sekaligus menambah jumlah penghargaan Pemprov Jatim menjadi 281, setelah sebelumnya sepanjang 4 tahun (13 Februari 2019-13 Februari 2023) kepemimpinan Khofifah-Emil menerima 267 penghargaan.

Namun Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi meminta masyarakat Jatim agar cerdas dalam melihat penghargaan tersebut. “Artinya jangan terpukau dengan bermacam atau sederatan, bahkan ratusan penghargaan yang diperoleh Bu Gubernur, kita lihat faktanya saja,” katanya, Jumat (3/3/2023).

“Jadi melihatnya nanti, ya kita (DPRD Jatim) kan akan memberikan penilaian di LPj-nya gubernur. Kita lihat nanti RPJMD-nya, kemudian RKPD tiap tahunnya, capaian IKU-nya seperti apa, meskipun itu sangat normatif sekali dan angkanya selalu agregat,” sambungnya.

Karena itu, tandas legislator asal Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, masyarakat Jatim harus pintar-pintar membaca data di balik data atau informasi di balik informasi.

“Apa gunanya sederet penghargaan kalau faktanya kemudian, kita melihat angka kemiskinan di era Bu Khofifah ternyata enggak turun (Data BPS, per September 2022 bertambah 55,22 ribu menjadi 4,236 juta) dari periodenya Pak Karwo. Penghargaan itu untuk siapa, bukan untuk orang Jatim itu,” tegasnya.

Terlebih, ucap Mathur, masih banyak PR (pekerjaan rumah) besar di sisa kepemimpinan Khofifah-Emil yang tak sampai setahun -- sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) berakhir di 2023, Adhy Karyono menyebut sampai 31 Desember 2023. PR yang dimaksud Mathur, di antaranya terkait kemiskinan ekstrem (extreme poverty).

Sekdaprov Optimis Mampu

Adhy Karyono, saat tasyakuran 4 tahun Khofifah-Emil di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, 14 Februari 2023, tak memungkiri kalau masih ada PR besar. “Kita masih punya PR, satu tahun ke depan di 2024 banyak sekali, walaupun kita berhasil menurunkan,” katanya.

Pertama, soal kemiskinan ekstrem. Mari lihat datanya. Merujuk data BPS, Pada 2021 orang miskin ekstrem di Jatim sebanyak 1.747.000 atau 4,4% dari jumlah penduduk. Angka ini di bawah Jawa Barat sebanyak 1.785.600 orang (3,6%) dan di atas Jawa Tengah 1.527.600 orang (4,4%).

Namun di 2022, laman Kemenko PMK menyebut tingkat kemiskinan ekstrem Jatim mengalami penurunan 2,59%. Salah satu daerah yang berhasil menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrem (0%) yakni Kabupaten Tulungagung.

Kedua, kata Adhy Karyono, terkait dengan pernikahan dini. “Ini menjadi PR walaupun sudah turun, tetapi kita masih ada setahun bisa menyelesaikan ini,” katanya.

Mari lihat datanya. Berdasarkan rekap data jenis perkara dispensasi kawin 2022 wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya, total permohonan dispensasi nikah yang masuk tercatat 15.484. Rinciannya pada 2022 sebanyak 15.337 dan sisa tahun sebelumnya 147. Kemudian yang diputus 15.484, dicabut 180, dan sisa 51.

Dari 38 PA yang ada di Jatim, PA Kabupaten Malang tercatat paling banyak dengan 1.455 permohonan dispensasi nikah. Rincinannya 1.434 permohonan di 2022 dan 21 sisa tahun lalu. Dari total 1.434 permohonan, sebanyak 1.415 diputus, 19 dicabut, dan sisa 21.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati membeber, dari total 15.484 permohonan dispensasi nikah 80% karena pihak perempuan hamil duluan.

Ketiga, lanjut Adhy Karyono, yakni stunting. “Stunting kita masih besar, masih 19,2%. Kita target 2024 (turun menjadi) 14%, tentunya PR kita bersama,” ujarya.

Mari lihat datanya. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari angka stunting di Jatim tertinggi ada di Kabupaten Jember.

Prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember yakni 34,9%. Peringkat kedua ditempati Bondowoso 32%, disusul Situbondo 30.9%.

“Tentunya PR bersama. Mari kita sesuatu yang tidak mungkin, bisa mungkin kita lakukan menyelesaikan persoalan ini dalam waktu kurang dari setahun. Teman-teman siap semua? Are you ready?” katanya yang disambut pejabat Pemprov Jatim dengan koor: Siap!{*}

» Baca Berita 4 Tahun Khofifah-Emil Pimpin Jatim

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.