Pendataan EMIS, Ketua PWNU Jatim: Lakukan Top-Down Saja
PENDATAAN EMIS: Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar, pendataan EMIS jangan bottom-up tapi top-down. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
SURABAYA, Barometerjatim.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH Marzuki Mustamar meminta agar pendataan EMIS (Education Management Information System) dilakukan secara top-down, dari atas ke bawah.
Saya mewakili orang-orang Madin (madrasah diniyah), orang-orang pondok, orang-orang swasta, ingin sekali lembaga-lembaga ini untuk mendapatkan nomor induk resmi itu (EMIS) jangan dari bawah ke atas (bottom-up), katanya.
Keinginan itu disampaikan Kiai Marzuki saat memberi tausiyah dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jatim masa khidmat 2021-2026 dan Rakerwil di Hotel Grand Darmo, Jalan Progo, Surabaya, Sabtu (4/9/2021).
Hadir dalam acara tersebut, selain pengurus FKDT pusat dan sejumlah pejabat juga Wakil Ketua DPRD Jatim sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad.Mengapa pendataan EMIS tidak bottom-up? Sebab, lanjut Kiai Marzuki, "Banyak masyayikh kita karena menjaga muruah, disuruh nonyol-nonyol daftar itu tidak mau. Disuruh minta-minta, bikin proposal, juga tidak mau."
"Padahal gara-gara tidak punya itu (lembaga tak terdata di EMIS), akhirnya mereka enggak berhak mendapatkan pelayanan atau apapun yang seharusnya mereka dapatkan," tandas kiai yang juga pengasuh Ponpes Sabiilul Rosyad, Kota Malang tersebut.
Seperti diketahui, EMIS adalah sistem informasi data yang dikembangkan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag). EMIS menjadi pusat pendataan bagi lembaga-lembaga di bawah naungan Kemenag seperti RA (Raudhatul Athfal/TK), madrasah, Ponpes, Madin, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Karena itu, Kiai Marzuki berharap situasi ini bisa dibantu menteri, gubernur, atau pihak-pihak lain yang terkait. "Lek coro kulo top-down mawon (menurut saya dilakukan dari atas ke bawah), yang penting enggak ada manipulasi data," katanya.Jika dilakukan secara top-down, Kiai Marzuki yakin dalam waktu tidak lama pendataan Madin maupun sekolah-sekolah non formal, termasuk pula lembaga milik non Islam, bisa selesai.
"Tapi kalau disuruh daftar, sekali lagi, belum tentu mau. Saya minta, barangkali diwalik ngoten mawon (dari bottom-up menjadi top-down)," katanya.
Jangan sampai, gara-gara pendataan EMIS yang rumit, Madin yang sudah membesarkan para tokoh nasional, misalnya Abdul Halim Iskandar (Gus Menteri) tidak bisa masuk dan tidak dapat apa-apa."Nah, pejabat yang dulu ngaji, bisa shalat, hafal Aqidatul Awam dari situ, lalu saat menjadi pejabat hanya karena keserimpet dengan aturan yang dibuat sendiri enggak bisa membantu diniyah yang sudah membesarkannya, terus gimana?" ucapnya.
Kalau pendataan dilakukan secara top-down, kata Kiai Marzuki, para kiai juga tetap bisa menjaga muruah-nya serta semua lembaga non formal bisa terdata dengan baik dan benar.
» Baca Berita Terkait PWNU Jatim
