Makin Cettar! Pemprov Jatim Luncurkan Aplikasi SP2D Online

APLIKASI SP2D: Gubernur Khofifah launching aplikasi SP2D di Gedung Negara Grahadi. | Foto: IST
APLIKASI SP2D: Gubernur Khofifah saat meluncurkan aplikasi SP2D di Gedung Negara Grahadi. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Makin Cettar saja Jatim! Di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jatim tercatat sebagai provinsi pertama yang menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi.

Capaian itu seiring launching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperles, Digital Signing dan e-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019) malam.

Peluncuran aplikasi yang dilakukan Khofifah, merupakan bentuk inovasi Pemprov Jatim dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, lewat penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.

“Pemanfaatan teknologi informasi ingin kami integrasikan di segala lini, termasuk salah satunya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini harus kita lakukan sebagai bentuk fastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan) untuk menjaga clean government dan sound governance,” urai Khofifah.

Dengan menggunakan sistem SP2D online, paperless dan digital signing, lanjut Khofifah, maka akan banyak keunggulan yang didapatkan Pemprov Jatim. Yakni lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efektif. SP2D online juga menjadi sarana memonitor performansi atau realisasi dari kegiatan di setiap level.

“Ini ikhtiar kita. Goal kita sebenarnya ingin menjadikan Jatim Connect. Tapi kan tidak bisa langsung terwujud. Jadi harus disisir satu per satu yang mana dulu kita bisa bangun transparansi, dan bisa mengakses secara real time,” katanya.

Harapannya dengan aplikasi tersebut, kata Khofifah, tercipta koneksitas antara perencanaan dan penganggaran di Jatim. Dimana ada penerapan e-planning dan e-budgetting secara regional se-Jatim.

“Karena hari ini baru 14 kabupaten/kota di Jatim yang sudah menerapkan integrasi e-planning dan e-budgetting. Masih ada 24 kabupaten kota lagi yang belum dan menjadi PR kita,” tegas Khofifah.

Ke-14 kabupaten/kota tersebut yakni Pemkab Banyuwangi, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Sedangkan untuk Pemkot ada Surabaya, Probolinggo, Blitar dan Madiun.

Bisa Akses via Smartphone

Khofifah menambahkan, transformasi keuangan daerah yang dikembangkan ini, yakni sistem informasi yang seluruhnya berbasis web serta dapat diakses melalui smartphone.

Aplikasi tersebut juga terintegrasi mulai dari proses perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgetting). Beberapa aplikasi yang terintegrasikan di antaranya Sistem Informasi Prioritas Plafond Anggaran Sementara (Sipinntar) dan Aplikasi-e-Budgeting.

Selain aplikasi tersebut, lanjut Khofifah, untuk evaluasi APBD Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi e-evaluasi. Yaitu aplikasi untuk evaluasi Perda tentang APBD dan Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD Kabupaten/Kota se-Jatim.

Tak hanya itu, ada juga aplikasi e-clinik, yang merupakan aplikasi untuk sistem informasi layanan konsultasi keuangan daerah.

“Seluruh sistem tersebut akan mendukung Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah (SIE KEUDA) yang bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Terlebih data pengelolaan keuangan dareah berbasis real time,” ujar mantan Menteri Sosial tersebut.

» Baca Berita Terkait Khofifah