Lantik Pungkasiadi, Khofifah Pesan Soal ‘Ruh’ Majapahit

BUPATI MOJOKERTO: Pungkasiadi dilantik Khofifah menjadi bupati Mojokerto. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
BUPATI MOJOKERTO: Pungkasiadi dilantik Khofifah menjadi bupati Mojokerto. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap pembangunan di Kabupaten dan Kota Mojokerto agar mengedepankan ‘ruh’ Majapahit.

“Ruh Majapahit adalah sejarah besar Nusantara, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika digagas dan didengungkan di Nusantara. Serta, bagaimana bendera merah putih dikibarkan di Indonesia,” katanya.

Hal itu ditegaskan Khofifah usai melantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menjadi Bupati Mojokerto untuk sisa masa jabatan 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1/2020).

Pungkasiadi ditunjuk sebagai Plt setelah Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) dipecat Mendagri dengan tidak hormat lantaran melakukan korupsi perizinan tower senilai Rp 2,75 miliar.

Khofifah menambahkan, dengan mengedepankan ruh Majapahit, maka semua program strategis di Pemkab Mojokerto nanti diharapkan bisa memberikan suasana penguatan nasionalisme, kebangsaan, dan keindonesiaan.

“Sehingga secara faktual bisa mendapatkan resonansi yang lebih luas, dari program yang dikakukan oleh Pemkab Mojokerto,” katanya.

Secara khusus, Khofifah meminta Pungkasiadi bisa segera lari kencang untuk menyesuaikan RPJMD yang ada dengan RPJMN. Utamanya, terkait percepatan proyek strategis nasional yang tertuang pada Perpres No 80 Tahun 2019.

Terlebih lagi, pada 20 Januari nanti RPJMN akan disahkan. Sehingga, hal ini juga harus diikuti penyesuaian pada RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota.

Insyaallah 20 Januari nanti RPJMN akan disahkan, karenanya kita ingin memastikan 218 proyek strategis nasional yang tertuang pada Perpres No 80 Tahun 2019 masuk di RPJMN semua kementrian terkait,” katanya.

“Selanjutnya Pemprov Jatim serta Pemkab dan Pemkot se-Jatim akan menyesuaikan RPJMD provinsi dan di kabupaten/kota,” imbuh Khofifah.

Koneksitas Transportasi Publik

Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) rencananya juga akan disahkan pada April 2020. Hal tersebut juga harus berseiring dengan penyesuaian RKPD baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Terkait RKP, Khofifah juga akan melakukan road show ke beberapa kementerian dan dilanjutkan ke Bakorwil yang ada di Jatim.

Dalam kaitan Perpres No 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, untuk wilayah Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) akan difokuskan pada pembangunan koneksitas public transportation.

Artinya, Mojokerto merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari mandat percepatan pembangunan ekonomi di Jatim.

Mojokerto itu menjadi bagian yang cukup signifikan untuk bisa melihat, bagaimana percepatan pembangunan ekonomi di Jatim, sesuai dengan yang tertuang pada Perpres 80,” tandas Khofifah.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim