La Nyalla Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh, Asal..

OTSUS ACEH: Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti saat kunker di Aceh. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
OTSUS ACEH: Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti saat kunker di Aceh. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

BANDA ACEH, Barometerjatim.com – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan lembanganya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh terkait keingingan Pemerintah Aceh untuk memperpanjang program Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Syaratnya dilakukan tranparansi dan evaluasi, demi sepenuhnya kepentingan masyarakat Aceh,” kata La Nyalla di depan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (2/1/2020) malam.

Menurut La Nyalla, ada beberapa aspirasi dari masyarakat Aceh yang diterimanya terkait dengan program dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027 tersebut.

Salah satunya adanya pertanyaan mendasar, yakni mengapa sejak 2008 dana Otsus bergulir Aceh masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan problem sosial.

“Ini fakta empirik yang bisa kita baca di statistik. Kami juga mendengar beberapa kritik dari masyarakat dan studi dari Bank Dunia, yang menilai penggunaan dana Otsus belum optimal. Ini tentu harus kita sikapi sebagai masukan bagi kita semua,” ujarnya.

La Nyalla hadir di Provinsi Aceh dalam rangka kunjungan kerja. Turut mendampingi yakni empat Senator asal Aceh, masing-masing Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I), Abdullah Puteh (Wakil Ketua Komite II), Muhammad Fadhil Rahmi (Wakil Ketua Komite III) dan Sudirman (Wakil Ketua Komite IV).

Turut mendampingi pula Senator asal Lampung, Ahmad Bastian dan Bustami Zainuddin, serta Awang Ferdian Hidayat, Senator asal Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, La Nyalla juga meminta empat senator asal Aceh mengawal apa yang menjadi keinginan masyarakat Aceh. Sebab, prinsipnya, DPD RI pasti berpihak ke daerah tetapi tentu dengan memberi solusi terbaik.

“Kalau perlu, DPD RI bisa membentuk Pansus Otsus Aceh, sebagai bagian dari menyongsong berakhirnya program tersebut. Tetapi tentu dengan syarat dilakukan evaluasi yang muaranya untuk kepentingan Aceh yang lebih baik,” tukasnya.

Sementara Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berharap besar kepada DPD RI untuk juga memperjuangkan agar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat optimal melakukan tugasnya sebagai jelmaan “SKK” Migas di Aceh, agar manfaat keberadaan sumber daya migas di Aceh dapat optimal dinikmati masyarakat Aceh.

“Kita masih menunggu keputusan Menteri ESDM terkait keinginan Pemerintah Aceh melalui BUMD kami untuk meneruskan pengelolaan sumur minyak Blok B, yang sampai hari ini masih proses pembicaraan. Ini yang ingin kami dibantu,” tandas Nova.

» Baca Berita Terkait La Nyalla, DPD RI