Konflik Jember! Nawardi Minta Khofifah Bertindak Independen

INDEPENDEN: Ahmad Nawardi, Khofifah harus independen selesaikan konflik Bupati-DPRD Jember. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
INDEPENDEN: Ahmad Nawardiminta Khofifah independen selesaikan konflik Bupati-DPRD Jember. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Bola penyelesaian konflik berkepanjangan antara Bupati Faida dan DPRD Jember ada di tangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim, Ahmad Nawardi mendorong Khofifah untuk mempercepat penyelesaian konflik tersebut.

“Jika tidak, konflik tersebut akan mempengaruhi fungsi pemerintahan seperti pelayanan pada rakyat,” kata senator yang juga ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu, Selasa (23/6/2020).

Menurut Nawardi, persoalan Pemkab Jember telah berlangsung sejak DPRD periode 2014-2019 sampai periode yang baru, 2019-2024. Bahkan turut menyedot perhatian kalangan Ormas dan tokoh masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan pondok pesantren.

Selain itu, kata Nawardi, DPRD Jember telah melakukan tugas dan fungsinya. Mulai melakukan interpelasi dan hak angket, tinggal menggunakan hak menyatakan pendapat.

“Saat ini hasil angket DPRD telah sampai di tangan gubernur. Saya berharap gubernur benar-benar mengkaji, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Nawardi juga berharap Khofifah agar bertindak independen dan bebas dari kepentingan. “Sehingga hasilnya bisa benar-benar tuntas dan tak ada konflik lagi di kemudian hari,” tandasnya.

Rencananya, sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Khofifah akan melakukan pemeriksaan terkait konflik Bupati-DPRD Jember selama tiga hari, 24 hingga 26 Juni 2020. Hasil pemeriksaan bakal dijadikan acuan Mendagri dalam membuat keputusan.

» Baca Berita Terkait DPD RI, Khofifah