Khofifah Sebut 28 Februari KPK Turun ke Jawa Timur
Khofifah didampingi Emil usai audiensi ke KPK di Jakarta. | Foto: Barometerjatim.com/marijan ap
JAKARTA, Barometerjatim.com Tim Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Jatim pada 28 Februari 2019. Mereka mengagendakan bertemu dengan 38 bupati dan wali kota se-Jatim untuk berdialog terkait pencegahan korupsi.
Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menggelar audiensi dengan pimpinan KPK di Ruang Rapat Pleno KPK Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
"Jadi ada Korsupgah dari KPK, tanggal 28 Februari insyaallah ke Jatim, mengundang seluruh kepala daerah, bupati wali dan kota, tentu juga gubernur dan wakil gubernur," katanya.
Dalam pertemuan nanti, kata Khofifah, Korsupgah akan menjelaskan titik-titik yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan seterusnya. Terlebih dari 38 bupati dan wali kota di Jatim, 18 di antaranya baru menjabat, termasuk gubernur.
"Jumlahnya (kepala daerah baru di Jatim) cukup besar, maka apa yang menjadi titik-titik kerentanan dan kerawanan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, anggaran, dan seterusnya bisa dicegah," paparnya.
Adakah atensi khusus untuk Kota Malang? "Tanggal 28 lah. Di situ teman-teman bisa melihat kemungkinan dialog yang terbangun, di antara bupati dan wali kota dengan Korsubgah dari KPK," ucapnya.
Langkah Pencegahan
Khofifah bersama Emil menggelar audiensi dengan KPK di Jakarta. | Foto: Barometerjatim.com/marijan ap
Terkait pendampingan KPK, menurut Khofifah, hal itu dibutuhkan agar Pemprov Jatim beserta perangkat yang ada mampu menjabarkan setiap diskresi atau kebijakan yang masih tumpang tindih atau bertentangan.
Diharapkan, melalui pendampingan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan korupsi di kemudian hari. Kedatangan kami ke Jakarta ingin mendapatkan panduan dari KPK, terkait langkah-langkah pencegahan terhadap area rawan korupsi, ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Tak hanya itu, diskresi dalam bentuk bantuan, baik dari kementerian hingga peralihan kewenangan bantuan seperti SMA-SMK sering menjadi memicu persoalan bagi bupati dan wali kota. Karena itu, arahan dan pendampingan KPK dijadikan catatan dan akan disampaikan kepada bupati dan walikota.
Kami ingin menginventaris permasalahan kategori mana yang bisa dikategorikan diskresi, yang nanti akan disampaikan pada tanggal 28 Februari 2019," katanya.
» Baca Berita Terkait Khofifah, KPK
