Ketum PBNU: Wali Kota Surabaya NU, Birokrasinya Belum Bernapas NU

-
Ketum PBNU: Wali Kota Surabaya NU, Birokrasinya Belum Bernapas NU
NAPAS NU: KH Said Aqil Siroj, wali kota Surabaya NU tapi birokrasinya belum bernapas NU. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menyebut Ormas keagamaan terbesar di Tanah Air yang dipimpinnya itu memiliki lima kekayaan yang luar biasa. Yakni tharawat ijtimaiyah (kekayaan sosial), tharawat khadoriyah (kekayaan budaya), tharawat syiaririyah (kekayaan simbolik), tharawat siyasiyah (kekayaan politik), dan tharawat maaliyah (kekayaan finansial). Dari lima kekayaan tersebut, kekayaan politik disebutnya masih belum sempurna. "Tharawat siyasiyah, ini belum sempurna," tandasnya saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I PCNU Surabaya secara virtual di Hotel Tunjungan, Surabaya, Minggu (21/11/2021). Menurut Kiai Said, NU sudah mulai mempunyai kekayaan politik. Mulai dari Wapres RI KH Ma'ruf Amin yang NU, lalu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), serta sejumlah kepala daerah lainnya. Termasuk pula di banyak lembaga banyak peran kader NU, mulai dari KPU, KPK, maupun BPK. "Ini merupakan keberhasilan kekayaan politik kita, kebanggaan kita. Tapi masih belum maksimal. Masih jauh dari yang kita inginkan peranannya, bagaimana mewarnai birokrasi dengan NU, memberi napas pada birokrasi dengan napas NU," katanya. "Baru cukup Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) NU, tapi alhamdulillah, alhamdulillah sudah. Hanya saja belum sampai mewarnai birokrasi kita dengan napas NU, belum itu. Walaupun gubernurnya sudah NU, wali kota sudah NU, tapi birokrat kita masih belum bernapaskan NU," tandasnya. Karena itu, peran kader NU di dunia politik perlu ditingkatkan, dipelihara, diperkuat. "Ke depan harus lebih kuat lagi peran-peran politik kita di masyarakat ini," ucapnya. Memaksimalkan peran kader NU dalam politik, tegas Kiai Said, bukan berarti melanggar khittah. Melanggar kalau menggunakan NU untuk kepentingan politik. Selama NU-nya jaga netral, tidak berpolitik, maka orang NU mendapat keberhasilan menduduki jabatan tertentu boleh-boleh saja, bahkan harus. "Wakil presiden, NU. Tidak menggunakan NU sebagai partai politik, tidak. Kendaraannya PKB, dan lain-lainnya lah, PDIP juga," katanya. BERBATIK NU: Wali Kota Eri Cahyadi, berbatik NU hadiri Muskercab PCNU Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HSBERBATIK NU: Wali Kota Eri Cahyadi, berbatik NU hadiri Muskercab PCNU Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS BERBATIK NU: Wali Kota Eri Cahyadi, berbatik NU hadiri Muskercab PCNU Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS Karena itu, persoalan politik ini masalah agama dan kemaslahatan. Beda dengan masalah agama yang lebih ke arah akidah, dunia akhirat. Sedangkan politik masalah duniawi, tergantung bagaimana kemaslahatannya. Selain tharawat siyasiyah, lanjut Kiai Said, tharawat maaliyah juga masih jauh dari yang diinginkan. "Di mana-mana kemiskinan yang miskin masih warga NU, ketua-ketua cabang rata-rata fuqoro wal masakin. Sedih sekali," katanya. Namun untuk memasuki wilayah bisnis juga menjadi kesulitan tersendiri bagi NU. Padahal dunia ini miliknya orang-orang saleh, tapi untuk urusan kekayaan finansial NU masih jauh dari harapan. "Mari jangan dipikir, jangan disangka, bahwa harta tidak penting. Sangat penting sekali. Apalagi program-program kerja NU harus ditopang dengan pendanaan supaya bisa maju. Rumah sakit, sekolah, yang tidak mampu diberi beasiswa, itu semua membutuhkan pendanaan," tuntasnya. » Baca Berita Terkait PCNU Surabaya
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.