Kabakesbangpol Jatim: Tolak Warga Bukan Tipe Ibu Khofifah

KESAKSIAN ANAK BUAH: Jonathan Judianto, Khofifah tak pernah tolak warganya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
KESAKSIAN ANAK BUAH: Jonathan Judianto, Khofifah tak pernah tolak warganya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kepala Bakesbangpol Jatim, Jonathan Judianto menepis anggapan kalau Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa enggan menemui warganya yang ingin menyampaikan aspirasi.

Hal itu diperlihatkan Khofifah saat menemui, bahkan menjamu perwakilan massa aksi penolak tambang PT BSI dan PT DSI yang terdiri dari gabungan warga Pancer Banyuwangi, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Jumat (28/2/2020).

“Dengan pertemuan itu, terbantahkan bahwa gubernur Jatim menolak bertemu dengan warganya. Menolak bertemu warganya bukan tipe Ibu Khofifah,” kata Jonathan yang ikut mendampingi Khofifah dalam pertemuan tersebut, Sabtu (29/2/2020).

Turut pula mendampingi Khofifah, yakni Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dan Kepala Dinas ESDM Jatim Setiajit.

“Sepanjang yang saya alami, saya lihat langsung, beliau selalu memberikan waktunya untuk masyarakat Jatim. Bahkan, Gedung Negara Grahadi menjadi saksi, bagaimana masyarakat Jatim berinteraksi dengan beliau,” sambung Jonathan.

Dia lantas menceritakan pengalamannya yang tidak terlupakan dari salah satu penugasan Khofifah. Yakni, ketika ada berita TKI Jatim yang berteriak-teriak di Bandara Internasional Juanda, lantaran kehilangan barang bawaannya dan menyalahkan Pemprov Jatim.

“Beliau (Khofifah) langsung perintahkan saya agar mencari sampai ketemu orangnya dan mengapa bisa begitu,” kata Jonathan.

“Akhirnya ketemu juga, ternyata beliau orang yang terganggung kejiwaannya dan Ibu Gubernur langsung perintahkan untuk memfasilitasi pengobatannya. Begitu perhatian dan cintanya Ibu Gubernur kepada masyarakatnya.”

Klarifikasi Soal Bola

Sementara terkait pemberitaan yang menyebut Khofifah lebih senang menonton bola ketimbang menemui massa aksi penolak tambang di depan kantor Gubernur Jatim, Jonathan memberikan klarifikasi.

“Bukan seperti itu. Pada saat bersamaan digelar Piala Gubernur Jatim yang merupakan proses yang dihasilkan dari proses yang panjang. Bahkan, pada aksi-aksi berikutnya, beliau perintahkan agar kami, kepala ESDM, Kabakesbangpol dan Kasatpol PP untuk menerima dulu,” tuturnya.

“Namun, masa aksi tolak tambang tidak mau bertemu dengan kami dan harus gubernur langsung. Tentu kami menyesalkan adanya pemberitaan yang menyebut gubernur menolak bertemu dengan warganya.”

Sebagai gubernur, lanjut Jonathan, tentu harus memperhatikan dan mencermati hal ini karena ada massa aksi yang kontra terhadap penambangan emas di Banyuwangi, tapi ada juga yang pro terhadap penambangan ini.

Pencabutan izin tambang tentu tidak bisa dilakukan dengan serta merta, karena dalam prosesnya banyak institusi dan kewenangan yang terlibat di sana serta peraturan perundangan yang menjadi dasarnya.

“Proses perizinan serta persyaratan perizinan tentunya juga melalui proses yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita harus arif dan fair meletakkan posisi gubernur dalam masalah ini,” katanya.

“Kalau menghendaki pencabutan izin, sebaiknya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Saya berharap agar teman-teman Walhi dan LBH untuk melihat secara langsung prosesnya dari hulu sampai hilir di penambangan, sehingga bisa terkonfirmasi langsung di lapangan,” pungkasnya.

» Baca Berita Terkait Pertambangan