Demokrat: PDIP Kehilangan Ide Besar Menangkan Jokowi
KEDEPANKAN POLITIK BERETIKA: Farkhan Efendi (tengah) sebut PDIP mulai tumpul dan tidak menjalankan politik beretika. | Foto: Barometerjatim.com/NANTHA LINTANG
SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Farkhan Efendi menyebut PDI Perjuangan mulai tumpul dan tidak menjalankan politik beretika dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Saya kira PDIP kehilangan ide besar cara memenangkan Jokowi. Sehingga, melakukan tindakan tak bermoral dengan klaim yang dipaksakan, nilai Farkhan saat dihubungi via telepon, Kamis (23/8).
Penilaian Farkhan itu terkait pernyataan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristijanto yang akan menarik beberapa nama kepala daerah, termasuk Gubernur Jatim Soekarwo yang juga kader Demokrat, masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin.
Baca: Pilpres, Yusril Lebih Sreg Dukung Pasangan yang Ada Ulamanya
Bahkan, tambah Farkhan, penyataan Hasto tersebut bisa 'membunuh' demokrasi di Indonesia. Di samping itu juga bisa menumbuhkan budaya tidak saling menghargai partai, tandasnya.
Kalimat yang dilontarkan Hasto, tambah Farkhan yang juga Ketum DPN Bintang Mercy Indonesia (BMI), bisa mengarah pada praktik machiavelis. Politik menghalalkan segala cara.
Kalimat itu seolah: Kami bisa beli kader partai anda. Ini jelas-jelas homo homini lupus. Orang seperti ini tidak boleh bicara demokrasi apalagi di partai yang memakai kata demokrasi, tegasnya.
Baca: Nasdem Terusik, Gus Choi: Kiai Maruf Amin Jangan Berisik!
Karena itu, ucap Farkhan, sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), Demokrat selalu menjaga jarak dengan tidak menempatkan kader Demokrat masuk dalam Kabinet Kerja.
Demokrat tidak pernah mengklaim kader partai lain, kami punya etika agar kualitas demokrasi tetap terjaga, tegasnya.
Tindakan Gelap Mata
Farkhan menyarankan, sebaiknya PDIP fokus pada isu-isu yang melemahkan Jokowi ketimbang main klaim. Bisa dengan memulai isu utang luar negeri yang tinggi, harga sembako dan minimnya, atau isu subsidi yang mencekik rakyat, katanya.
Itu jauh lebih baik daripada melakukan tindakan gelap mata, mengklaim ada kader partai yang berseberangan untuk jadi timsesnya Jokowi, seperti klaim terbaru adalah Gubernur Soekarwo dan Gubernur Papua.
Baca: Suciwati Nilai Prabowo-Jokowi Sama Kelamnya soal HAM
Sebaliknya, Farkhan menegaskan, seluruh kader Demokrat tawadhu dengan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Itu fatsun dan konduite di Demokrat. Gubernur NTB saja memilih mundur karena sungkan berseberangan dengan Pak SBY. Bahkan kemarin Pak SBY dan Soekarwo bertemu, jadi mereka tetap satu, ujarnya.
