Demokrat Disebut Tolak Ciptaker, Wasekjen: Kita Mendukung kok!

OMNIBUS LAW: Renanda Bachtar, Demokrat tak menolak Omnibus Law tapi minta ditunda. | Foto: Barometerjatim.com/ANDRIAN
OMNIBUS LAW: Renanda Bachtar (kanan), Demokrat tak menolak Omnibus Law tapi minta ditunda. | Foto: Barometerjatim.com/ANDRIAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Selain PKS, Partai Demokrat disebut paling lantang menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Bahkan memilih walk out dari rapat DPR RI pada 5 Otober 2020 lalu.

Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar. “Kita mendukung kok!” tegasnya saat menghadiri Deklarasi dan Pelantikan DPD Bintang Muda Indonesia (BMI) Jatim di Surabaya, Sabtu-Minggu (31/10/2020-1/11/2020).

Renanda menyebut, aksi walk out pihaknya saat rapat pengesahan UU Omnibus Law, bukan penolakan. “Kita ingin ini ditunda dulu, tapi tidak diberi kesempatan ya terpaksa kami memilih walk out,” dalihnya.

Jadi bukan menolak? “Menunda! Kita butuh waktu lagi. Banyak sekali pasal tumpang tindih,” ungkapnya.

Keinginan Demokrat agar UU Omnibus Law ditunda, menurut Renanda, pertama karena urgensinya kurang. “Karena kita berfokus pada masalah penangan pandemi, kok ini bisa dibuka (pembahasannya hingga disahan),” keluhnya.

Kedua, jelas Renanda, Demokrat juga melihat aspirasi belum semuanya bisa diterima. “Belum diakomodasi! Terbukti banyaknya penolakan dari pihak masyarakat, LSM, kemudian ormas-ormas besar, gitu ya.”

“Sehingga kita melihat bahwa, ya ini memang belum siap. Kenapa sih tidak menunggu beberapa bulan gitu, kita duduk lagi tampung aspirasinya, keberatan-keberatan apa,” imbuhnya.

Jika semuanya sudah diakomodir, tandasnya, DPR bisa mensahkan UU tersebut. “Jadi kita bukan menolak semua RUU, kita mendukung kok,” tegasnya.

Ketiga, soal kekhawatiran bahwa masyarakat menuntut keadilan dengan demonstrasi.

“Inilah yang kita khawatirkan kalau tidak semua kita akomodasi dan prosesnya diloncati. (penolakan) ini yang ingin kita cegah sebenarnya,” tuntasnya.

» Baca Berita Terkait Omnibus Law