Data Kematian, Khofifah Bantah Kongkalikong dengan Kemenkes

-
Data Kematian, Khofifah Bantah Kongkalikong dengan Kemenkes
MAKAM KHUSUS COVID-19: Pemakaman khusus pasien Covid-19 di Keputih Surabaya. Ada data-data yang ditutupi? | Foto: Barometerjatim.com/IST SURABAYA, Barometerjatim.com - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membantah memanipulasi data kematian Covid-19 di provinsi yang dipimpinnya, termasuk adanya kecurigaan kongkalikong dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak melakukan pencatatan langsung, tapi hanya mengunggah data kematian yang dilaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot). "Soal data mortalitas, seolah-olah Pemprov ini jadi tertuduh atau gubernur-lah sudah, kepala daerah, karena disebut kepala daerah. Kalau kapala daerah itu gubernur, bupati, wali kota," katanya dalam Forum Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya, Jumat (30/7/2021). "Saya ingin matur (menyampaikan), sama sekali tidak ada ada nuansa bela diri atau apa. Di dalam sistem pelaporan kita, tidak ada apapun yang dilaporkan oleh Pemprov, apalagi gubernur," sambungnya. Khofifah menjelaskan, pelaporan terkait Covid-19 semuanya dilakukan secara bottom up, dari kabupaten/kota ke provinsi. Kalau mau tahu jumlah kasus positif, misalnya, maka yang menginput data positif tersebut auto rilis dari pengelola laboratorium yang sebagian besar dimiliki swasta. "Tidak ada harus koordinasi pengelola lab, eh.. gubernur ini sekarang yang saya laporkan berapa. Jadi auto rilisnya dari lab, lab PCR langsung ke NAR (New All Record)," jelasnya. Bahkan, Khofifah menyebut dirinya proaktif minta Kemenkes agar melakukan audit terkait kematian, baik saat Menkes dijabat Terawan Agus Putranto maupun kini Budi Gunadi Sadikin dan pihak Kemenkes mengirimkan timnya. "Diskusi kami adalah tolong bantu kami. Tidak ada bahasa tolong tutupi kasus, tidak ada. Tolong bantu kami. Beliau kelilinglah ke berbagai rumah sakit," katanya. "Jadi artinya begini, sayalah yang proaktif minta dibantu audit kematian. Setelah itu kemudian kalau lihat dari Lapor Covid. Dari Lapor Covid boleh dilihat, data yang paling sinkron itu Jatim, lalu dicurigailah kita kongkalikong, ibaratnya begitu," sambungnya. Khofifah menegaskan, "Bagaimana saya kongkalikong dengan Kemenkes, karena data itu adalah yang dari Pemkab, Pemkot kita unggah, data dari pusat yang kita unggah, jadi tidak ada dari Pemprov." Begitu pula soal BOR (Bed Occupancy Rate), dari rumah sakit (RS) langsung ke hospital online, lalu ke NAR. Tidak ada pelaporan BOR ke Pemprov atau ke gubernur. "Tidak ada sama sekali, dan tidak ada SOP yang memberikan referensi seperti itu. Tidak ada surat edaran apapun, tidak ada telepon saya. Ini supaya menjadi bagian dari akuntabilitas kami," kata Khofifah. Gubernur yang juga Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tersebut meluruskan kecurigaan dari sejumlah pihak agar, sekali lagi, akuntabilitas Pemprov Jatim di dalam pengelolaan data Covid-19 bisa diukur. » Baca Berita Terkait Wabah Corona 
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.