Atasi Kemiskinan di Surabaya, Eri Cahyadi Canangkan 25 Maret sebagai Hari Padat Karya
HARI PADAT KARYA: Canangkan Hari Padat Karya, Eri Cahyadi manfaatkan BTKD untuk MBR. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi secara resmi mencanangkan 25 Maret 2022 sebagai Hari Padat Karya untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hari Padat Karya tersebut ditetapkan, sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga Surabaya.
"Hari Padat Karya di Kota Surabaya, saya tetapkan sejak 25 Maret 2022. Saya nyuwun (minta) dukungan semua warga Kota Surabaya, kata Eri saat meresmikan Hari Padat Karya di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Jumat (25/3/2022).
Kita kuatkan, kita rentangkan kekuatan bersama. Saya yakin tahun 2022 kalau kita bisa manfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," sambungnya.
Di lahan BTKD Tambak Wedi seluas 6.000 meter persegi tersebut, Eri sekaligus mulai membuka pemanfaatan tiga sektor program padat karya yakni berupa pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Surabaya harus bangkit. Karena itu saya ngomong (bicara) dengan teman-teman Pemkot, adakah lahan Pemkot? Ini Insyaallah ada lahan 4 hektar dan yang kita manfaatkan masih 6 ribu meter persegi. Berarti apa? jangan sampai ada MBR dan pengangguran di Surabaya," jelasnya.Menurutnya, untuk mengatasi pengangguran tidak harus menjadikan warga sebagai tenaga kontrak (outsourcing) di lingkup Pemkot Surabaya. Melainkan membekali serta menyiapkan warga dengan sarana dan prasarana lapangan kerja, misalnya menyediakan lahan BTKD agar dimanfaatkan warga untuk lahan pertanian, perikanan, dan peternakan.
"Makanya hari ini saya wajibkan fardhu ain, seluruh aset Pemkot harus dimanfaatkan oleh umat Surabaya, wabil khusus MBR dan yang belum punya pekerjaan. Di lahan BTKD 6.000 meter persegi ini, kita bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, tanaman hidroponik, jagung, dan sawi," paparnya.
Bahkan untuk pemasaran hasil panen warga juga tak perlu khawatir. Sebab, Eri memastikan Pemkot siap membantu dan mencarikan pemasarannya. "Njenengan (anda) kerja, Pemkot yang memasarkan dan mencari bagaimana ini dipasarkan," tegasnya.
Dia juga menyampaikan, Pemkot tidak mungkin membangun Surabaya tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk pula tidak bisa memisahkan pemerintah dengan masyarakatnya. Sebab, kehadiran pemerintah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat.
"Karena itu saya mengatakan, bahwa sudah waktunya pemerintah kota ini mencanangkan padat karya untuk umat Surabaya," kata mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.Eri menegaskan, program padat karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemda.
Lewat SEB itu, katanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD harus dikerjakan UMKM.
"Aturannya baru keluar 2022, kita sudah jalan 2021. Karena dulu saya yakin, yang saya kerjakan itu untuk kepentingan umat dan ternyata sekarang aturannya boleh. Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Surabaya harus bangkit," pungkasnya.
» Baca berita terkait Pemkot Surabaya. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.
