Senin, 23 Mei 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

3 Kepala Daerah Bantah Masuk Pengurus, Pakar: Demokrat Jatim Harus Minta Maaf!

Berita Terkait

BANTAH DEMOKRAT: (Dari kiri) Maidi, Ony Anwar Harsono, dan Yuhronur Efendi, bantah klaim Demokrat Jatim. | Foto: IST
BANTAH DEMOKRAT: (Dari kiri) Maidi, Ony Anwar Harsono, dan Yuhronur Efendi, bantah klaim Demokrat Jatim. | Foto: IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim periode 2022-2027 di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak menyita perhatian, lantaran memasukkan Ali Mannagalli (anak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa) dan Ali Afandi (anak Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti).

Di sisi lain juga memicu kegaduhan, mengingat dari 10 kepala daerah yang dimasukkan daftar pengurus, tiga di antaranya membantah. Yakni Ony Anwar Harsono (Bupati Ngawi), Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan), dan Maidi (Wali Kota Madiun).

‘Pencomotan’ nama kepala daerah tersebut mendapat perhatian serius dari Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo. “Saya melihatnya dalam perspektif etika, ya enggak patut,” katanya kepada Barometerjatim.com, Selasa (26/4/2022) malam.

Terlebih setiap orang punya privallage dan dignity. “Nama dan identitas itu kan dignity. Kalau kemudian dicomot identitasnya berarti identitas baru, itu kan keliru. Kalau keliru ya minta maaf, misalnya (bilang) salah nyebut atau apalah,” katanya.

Jadi Demokrat Jatim harus minta maaf? “Ya, mestinya kan begitu, sopan santunnya pergaulan kan begitu. Ya barangkali mohon maaf ada kesalahan informasi, yang betul ini atau apalah ke media, karena ini kan sudah ruang publik,” ucap Suko.

“Mas Ony (serta kepala daerah lain yang merasa dicomot) dirugikan dong. Sopan santun aja, mungkin Mas Ony tidak menuntut, dia sudah menyatakan di media juga bahwa kader PDIP. Ya mestinya patut-patute (pantasnya) oh ya sorry salah ngomong, logika simpelnya kan begitu,” sambungnya.

Suko menekankan soal klaim Demokrat Jatim yang kemudian dibantah tersebut hanya soal kesantunan pergaulan politik, tidak sampai ke aspek hukum.

“Dalam pergaulan politik, seyogyanya mbok yo ojo ngono (ya jangan sampai begitu), kasihan yang diklaim. Apalagi yang diklaim sudah menyatakan tidak, berarti harus ada ralat atau apa, penjelasan,” katanya.

Apa yang dilakukan Demokrat dengan memasukkan nama tokoh publik atau kepala daerah, tandas Suko, sebenarnya adalah “teori endorsement”, bagian dari cara untuk menarik dukungan.

Iki lho wongku (inilah orang saya). Padahal orang yang diendors belum memberi izin, harusnya menanyakan dulu. Ini soal tidak sekadar main-main menurut saya, karena salah satu kualitas pesan, informasi, harusnya pada kebenaran dan keakuratan. Berarti dia tidak memberikan informasi yang akurat dong,” paparnya.

Bantahan dari para kepala daerah yang diklaim tersebut, tegas Suko, justru merugikan Demokrat. “Artinya kan dikiro ngaku-ngaku (main klaim). Itu merugikan citra Demokrat karena dianggap klaim-klaim itu,” ujarnya.

Mengapa Demokrat tidak cermat ya? “Biasanya partai itu hati-hati, ini kok enggak. Harusnya cermat karena Demokrat termasuk partai besar dan orang yang diklaim juga orang besar, tokoh publik,” katanya.

Jadi ini kecerobohan atau keteledoran Demokrat? “Enggak tahu saya. Justru pertanyaannya apakah karena keteledoran, salah informasi, atau klaim kesengajaan. Tapi kualitas klaimnya itu, kalau salah ya minta maaf ke publik,”

Sementara itu Sekretaris DPD Partai Demnokrat Jatim, Reno Zulkarnaen saat dihubungi Barometerjatim.com lewat pesan WhatsApp (WA) terkait bantahan ketiga kepala daerah belum memberikan respons.

Kaget Namanya ‘Dicomot’

SAH KETUA: Emil Elestianto Dardak dilantik jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SAH KETUA DEMOKRAT JATIM: Emil Elestianto Dardak dilantik jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Sebelumnya, Demokrat lewat keterangannya menjelaskan, dari 170 pengurus yang dilantik terdapat 10 kepala daerah, yakni Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi; Wali Kota Malang, Sutiadji; Bupati Pacitan, Indarta Nur Bayuaji; Wakil Bupati Tuban, Riyadi;  Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra; hingga Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara. Mereka masuk di jajaran wakil ketua.

Kepala daerah lain yang juga bergabung di kepengurusan yakni Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati; Bupati Magetan, Suprawoto; Wali Kota Madiun, Maidi; serta Bupati Ngawi, Ony Anwar.

Namun Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono membantah masuk pengurus Demokrat, bahkan memastikan kalau dirinya kader PDIP. “Saya sempat kaget, wong tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajak ngobrol, tiba-tiba masuk (kepengurusan),” katanya kepada media.

Dia merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kegaduhan dan merugikan pihak tertentu. Apalagi dia tercatat sebagai Ketua Baitul Muslimin (Bamusi) Ngawi dan Wakil Ketua Bamusi Jatim. Bamusi adalah saya PDIP di bidang keagamaan Islam.

Hal serupa ditegaskan Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi. “Kemarin (Jumat) itu saya hadir sebagai bupati, yang salah satunya diberangkatkan dari Partai Demokrat. Saat itu saya juga tidak ikut dilantik,” bantahnya.

Yuhronur bahkan ingin menjadi pembina semua partai politik di Lamongan. “Ke depan, saya tegaskan saya ingin menjadi pembina partai politik di Lamongan, sebagai bapaknya partai-partai politik di Lamongan,” tandasnya.

Pun demikian dengan Wali Kota Madiun, Maidi. Dia malah tidak tahu menahu terkait pelantikan tersebut. “Opo wis pelantikan? Aku urung oleh surat kih (Apa sudah pelantikan? Saya belum dapat surat kok),” ujarnya.

Maidi juga belum memutuskan apakah bersedia masuk atau tidak. “Nanti kita lihat program kerja apa-apa. Kita konsentrasi ke pemerintahan dulu lah. Saya belum selesai, masih dua tahun. Kita konsentrasi di pemerintahan untuk masyarakat dulu,” ucapnya.

  • 10 KEPALA DAERAH ‘DIKLAIM’ MASUK PENGURUS
    1. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi
    2. Wali Kota Malang, Sutiadji
    3. Bupati Pacitan, Indarta Nur Bayuaji
    4. Wakil Bupati Tuban, Riyadi
    5. Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra
    6. Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara
    7. Bupati Mojokerto, Ikfina Fatmawati
    8. Bupati Magetan, Suprawoto
    9. Wali Kota Madiun, Maidi
    10. Bupati Ngawi, Ony Anwar
  • TIGA KEPALA DAERAH MEMBANTAH
    1. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi
    2. Wali Kota Madiun, Maidi
    3. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono

» Baca berita terkait Demokrat. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -