1,1 Juta UMKM di Jatim Dikucuri Banpres, Khofifah Minta 2 Juta
BERTAHAN: UMKM di Jatim, berusaha bertahan dari dampak ekonomi selama pandemi Covid-19. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, mengucurkan bantuan kepada 1,1 juta Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM) di Jatim lewat program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM).
Bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat, sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM di Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap ke depan Jatim mendapat kuota 2 juta UMKM penerima Banpres-PUM.
"Kami laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di-support UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah," ujar Khofifah saat menerima kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (30/9/2020)."Maka kami mengajukan permohonan agar ada bantuan tambahan, semoga dapat di-support dua juta bantuan Banpres-PUM," sambungnya.
Dengan tingginya angka tersebut, Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus ekonomi yang cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jatim.
Khofifah menambahkan, masyarakat Jatim memiliki kreatifitas dan inovasi yang luar biasa. Dengan adanya Banpres-PUM secara tidak langsung membuka pasar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya."Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka mengendalikan Covid-19," ujarnya.
Sementara itu Teten mengatakan, Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah dalam meringankan beban koperasi UMKM. Terlebih selama pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan ekonomi nasional.
Salah satunya, bagi UMKM yang bankable pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak. Kemudian, bagi UMKM yang unbankable diberikan bantuan Banpres-PUM."UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp 2,4 Juta melalui Banpres- PUM. Untuk satu kabupaten/kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkan Banpres- PUM. Jatim, saat ini sudah di atas rata rata. Mudah mudahan apabila ada tambahan kuota, maka Jatim akan diberi perhatian," paparnya.
Intervensi Melalui Koperasi
Teten berharap, ke depan akan membuat model bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), yakni menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan yang murah untuk UMKM.
Setidaknya, di seluruh Indonesia ada 54 juta pelaku usaha mikro. "Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin UMKM diurus satu persatu. Maka pemerintah membuat intervensi melalui koperasi," lanjutnya.
Selain melalui Banpres-PUM, papar Teten, bantuan kepada usaha mikro juga diberikan berupa LPDB KUMKM yang terbagi dalam dua tahap.
Dimulai tahap pertama pada Juli lalu, telah tersalurkan dana Rp 86,769 M kepada 12 koperasi. Sedangkan tahap kedua di September ini akan disalurkan kepada delapan koperasi dengan total dana Rp 138 miliar. Sehingga total Rp 225,45 miliar akan disalurkan oleh Pemprov Jatim kepada 20 koperasi.Dalam kesempatan tersebut, Khofifah bersama Teten juga menyerahkan secara simbolis LPDB KUMKM kepada delapan penerima, yakni KUD Gondanglegi, KPRI Tut Wuri, KSU Artha Abadi, KUM Lestari Makmur Poncokusumo, KSPPS BMT NU Jatim, KSPPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Permata Jatim, dan KSPPS Mitra Usaha Ideal.
» Baca Berita Terkait UMKM
