Siap Digunakan, Pelabuhan Jangkar Terganjal Perizinan!

TUNGGU IZIN: Khofifah meninjau Pelabuhan Jangka di Stubondo. Pemprov perlebar akses jalan. | Foto: Barometerjatim.com/MARJAN
TUNGGU IZIN: Khofifah meninjau Pelabuhan Jangka di Stubondo. Pemprov perlebar akses jalan. | Foto: Barometerjatim.com/MARJAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pelabuhan Jangkar Situbondo siap digunakan. Sayangnya, operasional proyek yang pembangunannya dibantu dengan dana dari APBD Jatim itu masih terganjal izin trayek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Dermaga di Pelabuhan Jangkar ini untuk infrastrukturnya boleh disebut sudah jadi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Senin (3/6/2019).

“Saat bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) saya sudah sampaikan feasibilty study (FS)-nya tinggal sedikit, maka sesudah itu izin trayeknya bisa segera dikeluarkan,” sambungnya.

Menurut Khofifah, pihaknya juga sudah menandatangani surat yang dikirimkan ke Menhub terkait izin trayek tersebut. Jika sudah dikeluarkan, maka Pelabuhan Jangkar bisa melayani rute pelayaran sampai ke Pelabuhan Lembar di Mataram, Kupang dan kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Artinya bus dan truk yang biasanya harus lewat Ketapang maka lebih efektif ke jalur ini,” tegas mantan Menteri Sosial tersebut.

Sebab, lanjut Khofifah, trayek Pelabuhan Jangkar ini nantinya akan mengurangi load pelabuhan Ketapang dan kemacetan di Bali, mengingat salah satu trayeknya adalah ke Lembar Mataram.

Anggarkan Rp 20 Miliar

Khofifah menambahkan, untuk menyiapkan operasional Pelabuhan Jangkar, Pemprov Jatim juga akan menyiapkan infrastruktur akses jalan. Tepatnya pelebaran dan penguatan aspal sepanjang 4,5 kilometer.

“Pelebarannya sekitar dua meter ke kanan dan ke kiri, supaya armada besar yang masuk ke Pelabuhan Jangkar bisa lebih convenient (nyaman),” tuturnya.

Dana pelebaran jalan tersebut, kata Khofifah, bakal dialokasikan melalui perubahan anggaran keuangan APBD 2019. “Kita anggarkan di PAPBD, kira-kira butuh Rp 20 miliar,” tandasnya.

» Baca Berita Terkait Pemprov Jatim