Sekdaprov Adhy Karyono Bantah Pemprov Jatim Boros Anggaran, Lantas yang Benar

-
Sekdaprov Adhy Karyono Bantah Pemprov Jatim Boros Anggaran, Lantas yang Benar
BANTAH BOROS: Adhy Karyono, bantah Fraksi PAN yang menyebut Pemprov Jatim boros anggaran. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SURABAYA, Barometerjatim.com Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono membantah pernyataan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang menyebut Pemprov Jatim boros anggaran mulai 2020 -- sejak dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kalau tadi dikatakan belanja modal kurang, itu sebetulnya persoalan akunnya saja, kata Adhy usai mengikuti paripurna DPRD Jatim terkait pandangan akhir fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2023, Kamis (10/11/2022). Kalau di akuntan, di akun keuangan belanja modal itu ada di belanja modal. Padahal dana hibah kita juga banyak sekali. Bentuknya adalah pembangunan ya, itu belanja modal juga sebetulnya. Jadi kita infrastuktur untuk ekonomi, sama sebetulnya, hanya penghitungannya saja berdasarkan akun, jelasnya. Selebihnya, tandas Adhy, penatapan APBD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, yaitu bagaimana meningkatkan pemerataan dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Sehingga kita lebih konsen bagaimana peningkatan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, ucap Sekdaprov Jatim yang dilantik Khofifah pada 15 Juli 2022 tersebut. Sebelumnya, FPAN lewat juru bicaranya, Muh Khulaim, dalam pandangan akhirnya mencermati Nota Keuangan Gubernur pada RAPBD 2023 yang disebutkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp 27,839 triliun dan yang digunakan untuk belanja daerah Rp 29,118 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 1,279 triliun. Namun perlu disayangkan, bahwa akhir-akhir ini Pemprov Jatim selalu terjadi pemborosan keuangan daerah. Karena setelah kami cermati, mulai tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, ini belanja tersebut sebagian besar untuk belanja operasional rata-rata antara 85-90%, sedangkan untuk berlanja modal rata-rata hanya 10-15%, kata Khulaim. Padahal, lanjut Khulaim, belanja modal adalah belanja untuk menambah aset tetap atau kekayaan daerah Jatim demi generasi yang akan datang. Namun struktur dan anatomi APBD dengan belanja modal yang jauh lebih kecil dibanding dengan belanja operasional, mengindikasikan terjadi pemborosan keuangan daerah. Selain itu, tidak berpikir untuk generasi yang akan datang terkait peninggalan aset-aset tetap yang sangat berguna untuk kelangsungan pemerintah daerah  selanjutnya. Terhadap belanja modal yang selalu berkurang setiap tahun ini, maka FPAN minta keseriusan perencanaan yang mencerminkan peningkatan persentase belanja modalnya dalam menentukan struktur dan antomi APBD, ujarnya. » Baca serial Catatan Kritis APBD Jatim 2023. Baca juga tulisan terukur lainnya Roy Hasibuan.
Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.