Rapim Online, PKS Jatim Fokus Sosial Ekonomi Dampak Corona
RAPIM ONLINE: Irwan Setiawan, Rapim PKS se-Jatim via daring bahas dampak sosial-ekonomi akibat wabah Corona. | Foto: IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Wabah virus Corona (Covid-19) membuat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim mengelar Rapat Pimpinan secara daring (online), Sabtu (4/4/2020).
Rapat yang dipimpin Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan tersebut diikuti seluruh ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.
"Alhamdulillah, laporan dari seluruh ketua DPD, pengurus dan kader dalam kondisi sehat dan mematuhi protokol Covid-19 sebagaimana arahan partai," ujar Irwan dalam sambutannya.
Rapim dengan agenda tunggal penanganan dampak Covid-19 itu diawali dengan paparan aksi Genta (Gerakan Tanggap Bencana) Covid-19 di masing-masing DPD."Semuanya melaporkan sudah melaksanakan aksi berupa mitigasi pengurus dan kader, pemberian bantuan APD kepada tenaga medis, dan penyemprotan desinfektan terutama untuk tempat ibadah, pesantren, dan sekolah," katanya.
"Kami ingatkan, bahwa untuk setiap aksi agar melaksanakan protokol pencegahan dengan ketat," sambung Irwan.
Selain aksi mandiri, Rapim juga menyepakati untuk mengawal kebijakan Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot dalam penanganan wabah ini."Kita sepakat perlu komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, terutama melalui anggota DPRD," ujarnya.
Langkah ini dilakukan dengan tujuan, pertama, agar Pemda memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya.
Kedua, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah. Ketiga, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi."Seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. JPS daerah berupa bahan pokok atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan," pinta Kang Irwan, panggilan akrabnya.
Nah, untuk melaksanakan tiga poin besar tadi, lanjutnya, perlu ada realokasi APBD. Karena itu, PKS sepakat mendorong seluruh Pemda di Jatim melakukan realokasi APBD, bukan hanya dari pos belanja pegawai seperti kunker dan lain-lain, tapi bisa lebih fundamental.
Jika perlu, anggaran pembangunan fisik dialokasikan untuk upaya penanganan wabah ini. Pemprov misalnya, sudah mengalokasikan Rp 2,384 triliun."Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya Rp 260 miliar. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov, agar dana ini dapat tepat sasaran," paparnya.
Potong Gaji Anggota DPRD
Dalam Rapim tersebut juga dilaporkan oleh para ketua DPD, perihal para anggota DPRD dari PKS di masing-masing daerah yang sudah melakukan potong gaji untuk dialokasikan bagi aksi Covid-19.
Sementara di sesi akhir, Rapim menyepakati untuk terus mengintensifkan edukasi "stay at home" guna mencegah semakin meluasnya wabah.
Selain kepada kader dan pengurus partai hingga tingkat DPC (kecamatan) dan DPRa (desa/kelurahan), juga kepada masyarakat luas terutama yang berada di zona merah.
Di samping karantina mandiri dengan "stay at home", menjaga kesehatan dan kebugaran, perlu membangun semangat saling membantu untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat wabah Corona ini."Semangat kebersamaan, ukhuwah islamiyah, kegotongroyongan yang menjadi ciri masyarakat kita, menjadi modal sosial bagi kita untuk keluar dari situasi ini," pungkas Irwan.
» Baca Berita Terkait Wabah Corona
