Senin, 04 Juli 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

PMK Menyebar di 18 Provinsi, Sekjen Gerindra: Ganti Kerugian Petani, Tetapkan sebagai Pandemi!

Berita Terkait

TETAPKAN PANDEMI PMK: Sekjen Gerindra Ahmad Muzani didampingi Ketua Gerindra Jatim, Anwar Sadad. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
TETAPKAN PANDEMI PMK: Sekjen Gerindra Ahmad Muzani didampingi Ketua Gerindra Jatim, Anwar Sadad. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Menjelang Idul Adha 1443 Hijriyah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kian meresahkan peternak. Merujuk data Kementerian Pertanian (kementan) per 2 Juni 2022, wabah tersebut bahkan sudah menyebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota.

Melihat wabah PMK yang semaki meluas, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani meminta pemerintah menetapkan sebagai situasi pandemi agar ada keseriusan dalam penanganannya. Terlebih merugikan para peternak rakyat, karena ratusan sapi mati dan masih banyak lagi yang terjangkit namun tidak tertangani.

“Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK. Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius,” kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).

“Misalnya dengan membentuk Satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK. Karena itu, menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus,” tandasnya.

Tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan, lanjut legislator yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra itu, mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha yang membutuhkan jumlah hewan ternak sangat besar untuk kurban.

Maka harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing sehat dan bebas PMK. Sebab, daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi oleh masyarakat, artinya daging harus benar-benar steril.

“Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK,” kata Muzani.

“Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk penyemprotan kandang secara massal. Dengan demikian, kerugian yang ditanggung peternak sapi kita bisa diminimalirsir,” sambungnya.

Usulkan Refocusing Anggaran

Jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, kata Muzani, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing. Mengingat penanganan masalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat dan jika dilihat dari luas penyebaran serta banyaknya ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.

“Itu sebabnya Fraksi Gerindra berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini, karena penyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi,” kata Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI.

“Kami juga mendorong agar dilakukan refocusing anggaran apabila terkendala dalam hal dana darurat. Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penanganan berupa lockdown terhadap sapi-sapi yang rentan terjangkit PMK. Namun lockdown saja dinilai tidak cukup karena wabah PMK semakin meluas.

Berdasarkan data Kementan, sebanyak 7.732 ekor sapi terkonfirmasi positif PMK. Kemudian suspek sebanyak 56.588 ekor yang diduga terkonfirmasi positif PMK.

Dari jumlah sapi yang terkonfirmasi positif itu, 341 ekor mati dan 405 ekor dilakukan pemotongan bersyarat, dan 20.639 ekor yang dinyatakan sembuh dari PMK.

» Baca berita terkait Wabah PMK. Baca juga tulisan terukur lainnya Rofiq Kurdi.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -