Paripurna Ganti Nama Jalan, Dua Politisi Nasdem Walk Out
NASDEM WALK OUT: Politikus Nasdem, Vinsensius Awey memilih walk out saat paripurna pengubahan nama dua jalan di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/NANTHA LINTANG
SURABAYA, Barometerjatim.com Sidang paripurna DPRD Surabaya, Sabtu (11/8), membahas pengubahan nama dua jalan di Kota Pahlawan memanas! Sampai-sampai dua anggota Fraksi Partai Nasdem, Fathul Muid dan Vinsensius Awey walk out dari ruang sidang.
Pengubahan nama dua jalan yang diparipurnakan yakni Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda, serta Jalan Gunungsari menjadi Prabu Siliwangi.
Sejak digelar pukul 12.00 WIB, sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha langsung diwarnai hujan instrupsi dan protes sejumlah anggota dewan. Meski demikian, perubahan nama kedua jalan tersebut tetap disetujui pimpinan rapat.
Baca: 18 Tahun Mati Suri, Terminal Kedung Cowek Beralih Fungsi?
Masduki beralasan, persetujuan pengubahan karena dia sudah menerima laporan kerja Pansus (panitia khusus) dan menyatakan clear. Artinya, tidak ada dampak apapun bagi masyarakat, sehingga pengubahan bisa dilaksanakan.
Namun Ketua Pansus dari Fraksi Nasdem, Fathul Muid justru tak sepaham dengan Masduki. Imbasnya, selain memilih walk out dari paripurna, Fathul juga mundur dari ketua Pansus.
Banyak masyarakat menolak! Dan saya tetap bersama rakyat, makanya saya pilih mundur, tegasnya.
Baca: Gizi Buruk Hantui Kota yang Dipimpin Risma
Tak hanya Fathul. Walk out juga dilakukan anggota Pansus, Vinsensius Awey. Menurutnya, keputusan perubahan nama jalan ini mengaburkan fakta sejarah.
Pemerintah harus hadir, bukan menjajah kepentingan masyarakat. Ini yang terjadi adalah penjajahan baru. Ruang publik yang nyata-nyata menjadi saksi sejarah Kota Surabaya dihilangkan, tegas anggota Fraksi Nasdem itu.
Baik Awey maupun Fathul menegaskan, dirinya tidak ikut bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum dan gejolak di kemudian hari.
Pertemuan Tiga Gubernur
Pengubahan nama Jalan Dinoyo dan Gunungsari bermula dari pertemuan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono.
Ketiganya sepakat untuk merekonsiliasi hubungan Jawa-Sunda akibat Perang Bubat di zaman Majapahit Abad ke-14. Rekonsiliasi disepakati dengan mengubah nama jalan di Surabaya dan Bandaung.
Baca: Kasus Korupsi RPH Surabaya, Kejari Belum Jerat Tersangka
Jalan Gunungsari di Surabaya diganti dengan Jalan Prabu Siliwangi dan Dinoyo diganti menjadi Jalan Sunda. Sementara Pemkot Bandung, juga sepakat mengganti dua nama jalan. Jalan Gazebo menjadi Jalan Majapahit dan Jalan Kopo Pendek menjadi Jalan Hayam Wuruk.
Selanjutnya, kesepakatan itu dibawa ke Pemkot Surabaya untuk dimintakan persetujuan DPRD. Sampai terjadilah pro kontra, baik di internal Pansus DPRD Surabaya maupun di kalangan masyarakat.
