Yuhronur Hadirkan Layanan Berkualitas, Lamongan Raih Anugerah Pandu Negeri 2024
LAMONGAN | Barometer Jatim – Prestasi kembali ditorehkan Bupati Yuhronur Efendi. Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dianugerahi penghargaan Pandu Negeri 2024 oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).
Penghargaan dengan kategori platinum (pemerintah daerah kinerja dan governansi istimewa) itu diterima Yuhronur di Auditorium Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, Pemkab Lamongan dinyatakan memenuhi kualifikasi ragam penilaian yang sudah ditentukan. Di antaranya aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta hasil transformatif dan inovatif. Selain itu, tata kelola keuangan, pemerintahan, dan antikorupsi juga menjadi bagian dari penilaian.
"Alhamdulillah upaya Pemkab Lamongan dalam menghadirkan layanan berkualitas untuk masyarakat kembali mendapatkan penghargaan,” kata Yuhronur dalam keterangannya.
“Tentu penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas praktik tata kelola pemerintahan yang baik," tandas bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Dalam bidang ekonomi, Yuhronur menyebut pertumbuhan ekonomi di Lamongan tercatat 3,68% pada 2023. Lalu angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari 12,53% pada 2022 menjadi 12,42% atau setara dengan 149.940 jiwa pada 2023.
IPM Lamongan Tinggi
Selain capaian pertumbuhan ekonomi, IIPG turut mengukur capaian pembangunan sumber daya manusia (IPM) yang tinggi. Sehingga raihan penghargaan mampu menunjukkan, bahwa tata kelola pemerintahan di Lamongan berstandar internasional.
IPM sendiri diukur dari tiga dimensi yang mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak. Tercatat IPM Lamongan terus naik. Pada 2021 menduduki angka 73,12, di 2022 berada pada angka 74,02, dan di 2023 mencapai angka 74,53.
Menurut Yuhronur, pembangunan manusia merupakan prioritas Pemkab Lamongan dalam menyiapkan dan melanjutkan pembangunan Lamongan ke depan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia berkualitas ampuh mengatasi keterbatasan energi maupun keterbatasan sumber daya alam.
Komitmen realisasi pembangunan sumber daya manusia, salah satunya diwujudkan melalui program prioritas pendidikan terintegrasi dan gratis (Perintis), Lamongan Sehat, Young Entrepreneur Succes, dan lainnya.
Selanjutnya penilaian secara teknis pada aspek tata kelola keuntungan, diwujudkan melalui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut turut.
Penghargaan bergengsi dari BPK RI perwakilan Jatim itu merupakan bentuk dari praktik keuangan sehat Pemkab Lamongan, yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran setiap tahunnya.
Adapun penilaian aspek kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, mampu dibuktikan Kabupaten Lamongan dengan capaian reformasi birokrasi yang terus meningkat. Pada 2021 di angka 68,35, pada 2022 meningkat menjadi 70,02, dan pada 2023 meningkat lagi menjadi 75,89.
Tak hanya itu, Lamongan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan dibuktikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 89, Indeks Birokrasi 75,89, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,96 (berkategori sangat baik).
Lalu Indeks SPI 80,41 (terjaga), Indeks Sistem Merit 295, serta hasil evaluasi kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman dengan hasil A atau kategori hijau dan lainnya.{*}
| Baca berita Pemkab Lamongan. Baca tulisan terukur Hamim Anwar | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
