Surabaya Diusulkan sebagai Percontohan Kota Anti Korupsi, Layakkah?
SURABAYA | Barometer Jatim – Surabaya bersama dua daerah lainnya di Jawa Timur, diusulkan sebagai calon percontohan kabupaten/kota anti-korupsi.
Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) melakukan observasi di Kota Pahlawan, Selasa (27/8/2024).
Observasi dilakukan dengan meninjau langsung sejumlah layanan publik yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Sebelum peninjauan, KPK juga mengadakan sesi tanya jawab dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Gedung Graha Sawunggaling, Kantor Pemkot Surabaya.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham menjelaskan, observasi ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan KPK di Pemprov Jawa Timur.
"Jadi Surabaya diusulkan oleh Provinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat KPK yang meminta usulan nama kabupaten/kota yang dapat dijadikan calon percontohan," ujar Ariz usai observasi di Graha Sawunggaling.
Ariz menandaskan, setelah menerima usulan beberapa nama kabupaten/kota dari Pemprov Jatim, pihaknya melakukan verifikasi lanjutan. Salah satu verifikasi tersebut dilakukan di Surabaya.
"Ada beberapa kriteria yang harus kami nilai untuk menentukan, apakah sebuah kabupaten/kota layak menjadi calon percontohan anti korupsi," jelasnya.
Indikator Penilaian
Ariz kemudian merinci beberapa indikator penilaian yang harus dipenuhi untuk menjadi calon percontohan kabupaten/kota anti korupsi.
Salah satunya yakani nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan KPK. "Kota Surabaya memiliki skor MCP yang cukup tinggi, yakni 97," terangnya.
Selain skor MCP, KPK juga mempertimbangkan beberapa indikator lainnya. Di antaranya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Yang paling penting adalah tidak ada kepala daerah atau kepala OPD yang tersangkut kasus pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK," tegasnya.
Setelah observasi selesai, KPK akan menentukan kabupaten/kota yang layak menjadi daerah percontohan anti korupsi. "Di Jawa Timur, kami memilih tiga daerah, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, dan Kota Blitar," ungkap Ariz.
Dia menambahkan, dalam menentukan calon percontohan kabupaten/kota anti korupsi, KPK juga mengumpulkan data-data dari kementerian/lembaga terkait.
Menurutnya, setiap kementerian/lembaga memiliki program yang diterapkan di pemerintah kabupaten/kota. "Semua indikator tersebut kami kumpulkan untuk menentukan siapa yang layak menjadi calon percontohan," ucapnya.
Semua Sesuai Kriteria
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan menyampaikan bahwa dalam tahap observasi ini terdapat enam indikator dengan 19 item yang dicek satu per satu oleh KPK.
"Insyaallah tadi dari enam indikator dengan 19 item, semua berada dalam kondisi yang baik," katanya.
Ikhsan juga menyatakan, Pemkot Surabaya tidak menghadapi kendala selama proses observasi yang dilakukan Tim KPK. Bahkan, menurutnya, proses observasi di Surabaya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.
"Hal ini menunjukkan, bahwa insyaallah di Kota Surabaya dengan indikator yang ada, proses sudah sesuai dengan semua kriteria," ujarnya.
Mantan Inspektur Kota Surabaya itu juga menegaskan komitmen Pemkot dalam upaya pencegahan korupsi. Dia berharap komitmen ini dapat terus berjalan sesuai dengan program dan peraturan yang ada.
"Jadi tinggal bagaimana mempertahankan dan meningkatkan," ucapnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
