Jatim Koar-koar Pionir Ekonomi Syariah tapi Tak Punya Bank Umum Syariah, Gus Sadad: Paradoks!

| -
Jatim Koar-koar Pionir Ekonomi Syariah tapi Tak Punya Bank Umum Syariah, Gus Sadad: Paradoks!
PARADOKS: Jatim mau jadi pelopor ekonomi syariah tapi tak punya bank umum syariah. | Foto: Barometerjatim.com/ROY

SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim perlu diperkuat agar bisa memberi kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun terkadang kegairahan Komisi C (membidangi keuangan) maupun DPRD Jatim untuk menggerakkan BUMD, tidak nyambung dengan prioritas policy yang diambil Pemprov.

Legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu mencontohkan, terkait kegairahan Komisi C atau DPRD untuk bagaimana Jatim menjadi provinsi penggerak ekonomi syariah.

“Ini kan enggak boleh hanya sekadar menjadi wacana. Enggak boleh hanya sekadar menjadi gimmick politik saja,” katanya saat membuka diskusi BUMD Outlook 2025 bertema Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama PAD Jatim di Gedung DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).

Diskusi juga dihadiri Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Aftabuddin Rizaluzzaman, jajaran direksi dari 8 BUMD milik Pemprov Jatim, serta mahasiswa.

Padahal, lanjut Sadad, Jatim bertahun-tahun menjadi tuan rumah konvensi ekonomi syariah tapi tidak memiliki bank umum syariah. “Ini kan satu hal yang paradoks!” sindirnya.

Ironisnya lagi, ketika Jatim mendesakkan agar segera dibentuk bank umum syariah dengan memisahkan (spin-off) anak unit usaha syariah Bank Jatim, ternyata di tengah perjalanannya dibatalkan.

“Penyertaan modal untuk membuat bank umum syariah itu kan dibatalkan oleh Gubernur Jatim. Menurut saya ini kan satu hal yang secara policy, pikiran-pikiran ini harus nyambung,” kata Sadad.

“Kan ke mana-mana kita ngomong Jatim pionir ekonomi syariah, tapi bank itu masih unit usaha syariah statusnya, bukan bank umum syariah,” sambungnya.

Unit usaha syariah dan bank umum syariah, tegas keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu, jelas beda levelnya, beda kelasnya.

“Artinya, apa yang mau kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita mau jadi provinsi pelopor ekonomi syariah, tapi bank umum syariah miliknya Jatim kita enggak punya. Sudah kita bikin Perda-nya, enggak jalan juga,” tegasnya.

Sadad menggarisbawahi, apa yang disampaikannya tersebut bentuk dari otokritik, bukan semata mengkritik Pemprov Jatim. “Ini ya kritik buat kita juga, karena Jatim, DPRD, unsur penyelenggara pemerintahannya,” ucapnya.

Selebihnya, Sadad berharap BUMD benar-benar bisa menjadi bukan sekadar penyumbang PAD tapi best practice, bagaimana pemerintah mengelola sumber-sumber pendapatan dari unsur dana yang dipisahkan.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.