Permudah Investasi, Pemkot Surabaya Satukan Pelayanan Perizinan di Satu Tempat

SURABAYA | Barometer Jatim – Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan investasi. Terbaru, Pemkot menyatukan pelayanan perizinan di satu tempat, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang berpusat di Gedung Siola. Kebijakan ini tentu untuk mempermudah investasi masuk ke Kota Surabaya.

“Jadi, sekarang pengurusan perizinan tidak ada lagi di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Perizinan hanya ada satu, di DPM-PTSP. Investor bila mau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga diselesaikan di satu tempat,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2024).

Menurutnya, untuk menarik investasi memang perizinan harus cepat dan harus ada kepastian waktu. Nah, penyatuan pelayanan perizinan di satu tempat ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang, sehingga diharapkan bisa mempercepat proses perizinan.

Selain itu, untuk memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima, yaitu aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.

“Tidak ada aplikasi lain-lainnya. Ini semua terkoneksi antara satu dengan lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah. Makanya kemarin saya sampaikan pelayanan ini harus selesai sehari, yang ini harus selesai sekian hari dan sebagainya, ini untuk memberikan kepastian waktu sehingga para investor nyaman berinvestasi di Surabaya,” paparnya.

Penyatuan pelayanan perizinan ini sudah tertuang dalam Perwali 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perwali 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

TERTINGGI: Kinerja investasi di Surabaya sepanjang 2023 capai Rp 37,57 triliun. | Foto: Humas Pemkot Surabaya

Dengan terbitnya Perwali ini, ada sejumlah perbedaan dalam pelayanan perizinan. Kalau dulu perizinan harus ke dinas-dinas terkait, tapi sekarang cukup di satu tempat di DPM-PTSP.

“Jadi, sejumlah dinas itu seakan-akan di BKO-kan di DPM-PTSP, sehingga pengurusan perizinan itu bisa lebih cepat dan ada kepastian waktu untuk investor,” katanya.

Dia juga memastikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankannya itu sudah sesuai dengan tujuan, yaitu mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa yang menjadi visinya adalah terkait kemiskinan dan investasi, karena ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam.

“Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang masuk ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti. Apalagi dengan regulasi baru ini, saya yakin investasi di Surabaya kian tumbuh,” ujarnya.

Realisasi Investasi 2023

Sementara itu, kinerja investasi di Kota Surabaya sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 37,57 triliun. Realisasi investasi ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2023, realisasi investasi didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) non-UMK yang mencapai Rp 20,28 triliun.

Selanjutnya PMDN UMK yang mencapai Rp14,32 triliun, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 2,97 triliun. “Angka ini sudah melampaui target yang kami tetapkan,” kata Wali Kota Eri.

Dia juga optimistis besarnya investasi yang masuk ke Surabaya mampu mengerek ekonomi kerakyatan. Misalnya, bagaimana ketika keberadaan hotel di Surabaya untuk kebutuhan sandal atau handuknya, dapat dipenuhi dari UMKM Surabaya.

“Hadirnya rumah makan dan restoran meningkatkan produksi sayuran hidroponik warga. Termasuk bagaimana dengan hadirnya rumah sakit. Maka, tenaga kerja atau kebutuhan laundry bisa dipenuhi dari warga,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia memastikan bahwa saat ini salah satu syarat untuk investasi di Surabaya adalah harus mempekerjakan warga Surabaya. Di mana setiap investasi yang masuk, harus dapat menumbuhkan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi warga Surabaya.

Meski begitu, Wali Kota Eri juga menyadari bahwa lahan investasi di Kota Surabaya sangat terbatas. Ke depannya ia berusaha menggenjot investasi dari sektor barang dan jasa.

“Kita juga akan bergerak dengan PT Pelabuhan Indonesia, bagaimana lahan-lahan parkir itu bisa dikelola dengan baik. Ke depan Pemkot bersama Pelindo akan bergerak di pelabuhan untuk meningkatkan investasi,” imbuhnya.

Sektor Penyumbang Tertinggi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, Afghani Wardhana menjelaskan sejumlah sektor yang menjadi penyumbang tertinggi dari investasi itu. Pasalnya, memang ada sejumlah sektor yang menjadi tingginya investasi yang masuk ke Surabaya.

Khusus realisasi PMDN non-UMK, angka terbesar masih disumbang sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran yang nilainya mencapai Rp 5,3 triliun atau 26,14 persen. Kemudian sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp 2,97 triliun atau 14,64 persen. Posisi selanjutnya sektor hotel dan restoran yang mencapai Rp 2,12 triliun atau 10,42 persen.

“Dari nilai tersebut, jumlah proyek perumahan, industri dan perkantoran mencapai 312 proyek. Sektor transportasi, gudang, maupun telekomunikasi mencapai 524. Adapun hotel dan restoran 699,” katanya.

Di samping PMDN non-UMK, PMDN UMK selama 2023 juga cukup tinggi. Rinciannya, sektor perdagangan dan reparasi Rp5,3 triliun, jasa lainnya Rp 3,98 triliun, dan kontruksi Rp1,94 triliun.

“Investasi sektor ini di antaranya usaha rumah makan, usaha penyelenggaraan ekspedisi pos, rumah sakit swasta, serta beberapa usaha lainnya,” katanya.

SYARAT INVESTASI: Salah satu syarat berinvestasi di Surabaya harus pekerjakan warga Surabaya. | Foto: Humas Pemkot Surabaya

Afghani juga memastikan bahwa Surabaya masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi sejumlah negara untuk membelanjakan dolarnya. Lima besar negara yang meliputi Singapura berinvestasi Rp 1,085 triliun, Malaysia Rp 556 miliar, Hong Kong Rp 305 miliar, China Rp 206 miliar, dan India Rp 198 miliar.

“Sedangkan bidang usaha terbesar dari PMA adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi yang mencapai Rp 1,31 triliun, perdagangan dan reparasi Rp 658 miliar, serta hotel dan restoran Rp 335 miliar,” ujarnya.

Afghani juga memastikan bahwa realisasi investasi tahun 2023 ini paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, investasi di Surabaya mencapai Rp 4,74 triliun, 2019 tercatat Rp 19,22 triliun, 2020 sebesar Rp 22,15 triliun, 2021 terealisasi Rp 29,22 triliun, dan 2022 tembus Rp 35,21 triliun.

“Target investasi Surabaya di tahun 2024 ini sebesar Rp 40 triliun. Kami yakin sepenuhnya bisa terealisasi,” ucapnya.{adv}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur