Aktivis Kembali Geruduk Gedung KPK dan Grahadi: Usut LHKPN Adhy Karyono dan Copot dari Pj Gubernur Jatim!

SURABAYA | Barometer Jatim – Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (Jakdi) Jawa Timur dan Poros Revolusi Indonesia kembali menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis (14/3/2024) sore.

Mereka lagi-lagi meminta KPK jangan sampai berhenti mengusut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono yang dinilai janggal serta dugaan keterlibatan dalam korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020 hingga 2021.

Ini merupakan aksi kedua, setelah sebelumnya kedua elemen aktivis tersebut melakukannya pada Rabu, 28 Februari 2024.

Di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, aktivis berorasi sambil membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan: Copot Adhy Karyoni Koruptor Pj Gubernur Jawa Timur.

Ada empat tuntutan yang mereka teriakkan. Pertama, meminta KPK segera melanjutkan  proses penanganan kasus yang diduga melibatkan Adhy Karyono. Kedua, minta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera mengaudit LHKPN Adhy yang terdeteksi adanya aktivitas transaksi janggal.

Ketiga, mengimbau KPK agar bersikap tegas dalam mengusut tuntas kasus Adhy yang diduga sebagai aktor korupsi beras bansos Kemensos 2020-2021. Kempat, kepada Adhy agar sesegera mungkin mundur dari jabatan sebagai Pj Gubernur sebagai pertanggungjawaban moral kepada seluruh masyarakat Jatim.

Belum Ada Titik Terang 

Terkait kembali melakukan aksi, Koordinator Jakdi Jatim, Ery Mahmudi menegaskan karena sejak aksi pertama tidak ada itikad baik dari Adhy untuk memberikan klarifikasi.

“Sampai hari ini kita belum tahu pasti terhadap keberlanjutan kasus yang menyeret nama Adhy Karyono. Kami juga punya komitmen, ini harus ada jawaban yang jelas dan titik terang dari KPK,” kata Eri.

“Ini tetap akan berkelanjutan, perlu ada suara yang dikeluarkan Pj Gubernur atas respons apa yang menjadi pertanyaan kita. Sampai hari ini tidak ada, bahkan Pj Gubernur seakan-akan ingin menghilangkan isu yang menimpanya,” sambungnya.

DEMO DI GRAHADI: Jakdi akan terus menggelar aksi sampai ada titik terang soal LHKPN Adhy Karyono. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

Karena itu, Ery kembali menegaskan akan terus turun menggelar aksi, berapa pun jumlah peserta yang penting konsisten sampai pihak Adhy memberikan klarifikasi dan jawaban atau semua pertayaan dan ada titik terang dari KPK.

Sedangkan untuk aksi di Jakarta, tandas Ery, selain menggelar orasi juga menyampaikan laporan terkait temuan data-data. “Sudah dijawab juga sama pihak KPK, bahwa data-data kami akan diklarifikasi kebenarannya,” akunya.

“Jadi kita di Jatim bergerak, di Jakarta juga gerak. Minggu depan kita akan kembali turun di Jatim dan akan lebih besar lagi, karena sudah berkomuikasi dengan pihak mahasiswa dan pemuda di Jatim,” ucapnya.

Menurut Ery, pihak mahasiswa dan pemuda sudah siap memberikan dukungan. “Insyaallah gerakan jilid tiga nanti akan lebih besar dari dua sebelumnya,” katanya.

Soal tuntutan kali ini yang meminta Adhy dicopot, kata Ery, karena bekas Sekdaprov Jatim itu tidak memiliki keberanian menemui peserta aksi dan memberikan klarifikasi.

“Permintaan dicopot itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral Adhy kepada masyarakat Jatim. Jadi sebaiknya sesegera mungkin mundur,” ujarnya.

Naik ke Penyelidikan

Sedikit ke belakang, terkait pemeriksaan LHKPN Adhy, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan bahkan menyebut sudah naik ke tahap penyelidikan setelah berawal dari proses klarifikasi.

"Pak Adhy Karyono sekarang Sekda Jatim. Itu sudah (tahap) dilidik, tapi dalam posisi waktu itu di Kemensos," kata Pahala kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 28 November 2023.

Namun Pahala tak menjelaskan lebih detail mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN Adhy. Sebelumnya, KPK telah dua kali mengklarifikasi LHKPN Adhy, yakni pada 10 April 2023 dan 25 Mei 2023.

Soal pemeriksaan LHKPN-nya yang naik penyelidikan, Adhy mengatakan tidak tahu. “Enggak, saya belum mendengar kok,” katanya usai menghadiri pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pemprov Jatim di Grahadi, Jumat, 29 September 2023.

Ada klarifikasi soal statusnya yang dinaikkan KPK ke penyelidikan? “Kalau emang penyelidikan, kan emang tidak boleh diumumkan seharusnya. Makanya saya belum (mendengar naik ke penyelidikan),” ucapnya.

AKSI DI MERAH PUTIH: Aktivis juga menggelar aksi terkait LHKPN Adhy Karyono di Gedung KPK. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

Selain soal LHKPN, di awal Januari 2024, KPK bahkan masih menggarap Adhy dengan memanggilnya bersama Eric Khosasi (swasta) dan Metta Ariesta Soepardi Wongkaren (wiraswasta) untuk diperiksa terkait dugaan korupsi bansos beras di Kemensos 2020-2021.

Adhy sedianya diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Kuncoro Wibowo dan tersangka lainnya. Saat kasus terjadi, dia menjabat Kepala Biro Perencanaan Kemensos. Namun Adhy mangkir, KPK menjadwalkan pemanggilan ulang dan hingga kini belum ada kabar lagi.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur