Eri Cahyadi Usulkan 1.100 Personel Satpol PP-Damkar Jadi PPPK: Tak Mungkin Hanya Andalkan ASN di Lapangan!
SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengusulkan 1.100 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya yang sudah masuk database menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Eri menjelaskan awal mula pengusulan tersebut. Beberapa waktu lalu disampaikan Menpan RB, bahwa seleksi PPPK akan dikhususkan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan juga tenaga pendidik atau guru.
Dia kemudian menceritakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit jumlah ASN-nya. Sehingga dia memperjuangkan, agar Satpol PP dan DPKP juga bisa mendapatkan prioritas seperti nakes dan guru untuk bisa menjadi PPPK.
"Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk trantibum, sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau Damkar bisa dimasukkan di sana,” kata Eri.
“Sehingga usulan yang kemarin setelah disetujui oleh Menpan dan diperbolehkan, kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di Damkar yang sudah masuk database bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan," sambungnya.
Menurut Eri, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan mengingat jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam database nanti bisa ikut seleksi PPPK.
"Jadi ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati, insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah," katanya.
Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser yang didampingi Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Eri karena sangat perhatian dengan nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Surabaya.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP," kata Fikser.
ASN TERBATAS: Personel DPKP Surabaya 767 orang dengan tenaga non ASN 650-an dan ASN hanya 100-an. | Foto: Barometerjatim.com/HPS
Dia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya untuk pengusulan PPPK itu. Bahkan, Fikser memastikan sudah melakukan cek ulang database yang sudah ada itu dan sudah disampaikan kembali ke BKPSDM.
"Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun kuotanya yang diprioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar, jadi ini khusus, kalau sebelumnya kan umum," katanya.
Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan jumlahnya sebanyak 1.250 orang non-ASN dan ASN-nya hanya sekitar 50 orang. "Jadi, kondisi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit," katanya.
Rini Sevriani juga mengaku bersyukur, karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP sebanyak 767 orang dengan tenaga non ASN 650-an.
"Kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami. Alhamdulillah ini kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi PPPK," ucapnya.{*}
| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
