Susun RKPD 2025, Eri Cahyadi ke Jajaran: Selaraskan dengan 7 Prioritas Pembangunan Pusat!

SURABAYA | Barometer Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi membuka forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya, Kamis (7/3/2024).

Pada forum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 itu, Eri berpesan agar jajarannya menyelaraskan dengan tujuh prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Di antaranya yakni mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengurangi stunting, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan menurunkan indeks gini ratio.

“Ini nanti akan dipisah. Jadi untuk pengerjaan infrastruktur tetap akan kita lakukan, tetapi kita punya prioritas. Jadi penyelesaian (masalah) perkampungan, contohnya paving, saluran, banjir, itu tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun habis. Itu tidak bisa,” katanya.

Eri menandaskan, masalah infrastruktur bisa dilakukan dalam setahun hingga dua tahun, namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan terbuang sia-sia jika tidak diimbangi dengan tujuh prioritas pembangunan pemerintah pusat.

“Karena apa? Pembangunan infrastruktur, pembangunan apapun itu, maka harus berdampak pada tujuh tujuan negara tadi sesuai UUD dan Pancasila,” ujarnya.

Karena itu, Eri ingin setiap pembangunan infrastruktur yang diusulkan melalui Musrenbang dan RKPD bisa berdampak pada tujuh tujuan tersebut. Sehingga nantinya pembangunan infrastruktur saling terkoneksi antara satu dengan lainnya, dan memberikan dampak baik bagi masyarakat.

“Berarti apa? Kalau kita menjalankan infrastruktur kita harus tahu jalannya ini mau ke mana. Kalau bergeraknya di pasar, berarti perekonomian pasar harus bergerak. Ketika perekonomian bergerak, maka larinya ke mana? Oh pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Maka dari itu ini harus terkoneksi satu sama dengan lainnya,” jelasnya.

Target di Luar Infrastruktur 

TARGET: Eri Cahyadi, target Pemkot turunkan pengangguran, kemiskinan, hingga stunting. | Foto: Barometerjatim.com/HPS

Sembari mengerjakan infrastruktur, lanjut Eri, tahun ini Pemkot Surabaya mempunyai target untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka stunting, serta mengurangi angka kematian ibu dan anak.

“Kita punya target-target ya, tapi ini yang tercepat itu adalah yang pengangguran, kemiskinan, dan stunting, sama angka kematian ibu dan anak, itu yang kita kejar,” katanya.

Eri mencontohkan, Pemkot Surabaya merencanakan alokasi anggaran sekitar 35 persen dari anggaran pembangunan infrastruktur untuk usulan Musrenbang.

Ketika musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan, maka semua usulan tersebut dimasukkan semuanya ke dalam anggaran. Setelah semua usulan tersebut dimasukkan, kemudian ditotal keseluruhan.

“Ternyata, anggarannya itu ketemunya sampai Rp 3 triliun. Nah, kita bilang, tidak bisa kita kerjakan Rp 3 triliun semuanya, sehingga dari Rp 3 triliun tadi yang akan kita masukkan di anggaran 2025 itu Rp 1,3 triliunan,” kata Eri.

“Sehingga yang sisanya itu akan masuk ke (anggaran) bertahap tahun 2026, 2027. Itu kita tampilkan, tanda tangani, dan ditempelkan di balai RW, itu yang kita lakukan sehingga orang tahu,” sambungnya.

Menurutnya, pengerjaan infrastruktur tidak bisa jika digunakan seluruhnya dalam waktu setahun, karena sisa anggaran lainnya digunakan untuk belanja rutin.

Seperti pembayaran BPJS Rp 500 miliar, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Rp 800 miliar, listrik hingga permakanan stunting dan sebagainya yang diberikan kepada warga Surabaya.

“Nah, kalau yang kayak gitu kan sudah pasti, yang memang kita berikan untuk masyarakat Surabaya. Kenapa kita serang kesehatannya dahulu? Karena kalau orangnya itu sehat, maka jiwanya kuat, maka bisa bekerja, maka jaminan kesehatannya itu yang kita ambil,” paparnya.

Eri menambahkan, di 2024 Pemkot mulai bergerak untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan IPM melalui program Satu Kartu Keluarga, Satu Sarjana.

“Insyaallah nanti kita masukkan, Mei ke Kalijudan. Rumah Bibit Unggul. Terus berlanjut sampai tahun depan, karena sejahteranya kota, IPM harus naik, gini rationya harus turun,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengatakan, sejauh ini sudah ada 2.741 usulan yang disampaikan warga melalui forum Musrenbang di tingkat RW, kelurahan, dan kecamatan berupa fisik atau infrastruktur. Mulai dari usulan soal perbaikan saluran dan jalan, serta Penerangan Jalan Umum (PJU).

Usulan-usulan tersebut, tandasnya, masih dalam tahap verifikasi yang dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena kan ketika usul harus disamakan lokasinya, sama atau tidak dengan yang kemarin. Kemudian saluran yang terkoneksi dengan yang dikerjakan oleh DSDABM, itulah yang diverifikasi oleh OPD,” ujarnya.

Irvan menambahkan, pembangunan yang paling utama saat ini adalah meningkatkan IPM. Meski begitu, proyek prioritas penanganan banjir juga tetap berjalan hingga saat ini.

“Pak Wali kan menginginkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang lebih utama. Kalau fisik, proyek prioritas itu yang terbesar di saluran diversi Gunungsari itu akan dilanjutkan sampai ke Raci, kemudian untuk yang Jalan Wiyung itu kita lanjutkan sampai ke arah puskesmas,” katanya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur