LaNyalla Ingatkan Luhut: Tunda Pemilu dan Presiden 3 Periode Bisa Picu Kemarahan Publik
JANGAN DITERUSKAN: LaNyalla, jangan teruskan polemik penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 periode. | Foto: IST
JAKARTA, Barometerjatim.com Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak meneruskan polemik penundaan Pemilu 2024 karena bisa memicu kemarahan publik.
Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan, ujar senator dari Dapil Jatim itu, Minggu (3/4/2022).
LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa big data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28 menjadi 23 persen.
Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode, justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama, terang LaNyalla.
Menurutnya, di saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.Dari pantauan big data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kilogram meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen, kata LaNyalla.
Dia juga menyampaikan, bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi tiga periode.
Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut, soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen, terangnya.
LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.
Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, tutup LaNyalla.
» Baca berita terkait Pemilu 2024. Baca juga tulisan terukur lainnya Syaiful Khusnan.
