Ketahanan Pangan di Jatim, Dua Hal Ini Jadi Problem!

PERINGATAN HARI PANGAN: Soekarwo dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 di Jatim Expo, Surabaya, Senin (5/11). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
PERINGATAN HARI PANGAN: Soekarwo dalam acara Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 di Jatim Expo, Surabaya, Senin (5/11). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyebut saat ini ada dua permasalahan dalam ketahanan pangan di provinsi yang dipimpinnya.

Pertama, soal penyusutan lahan pertanian yang rata-rata mencapai 1.953 hektar per tahun. Lahan ini berubah menjadi perkantoran, perumahan, kawasan industri dan pariwisata.

Karena itu, Pakde Karwo — sapaan akrabnya — meminta para ahli dari berbagai perguruan tinggi, agar melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan produksi dan produktivitas, seperti penemuan bibit unggul.

• Baca: Naik Rp 121 Ribu, UMP 2019 Jatim Ditetapkan Rp 1,6 Juta

“Kami juga minta kepada bupati/walikota untuk mengecek kembali Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini baru 22 kabupaten yang telah membuat LP2B,” katanya saat peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 Provinsi Jatim di Jatim Expo Surabaya, Senin (5/11).

Selain itu, kata Pakde Karwo, Pemprov Jatim juga melakukan peningkatan nilai tambah hasil panen melalui program hulu hilir agro maritim.

Program ini terus dilakukan karena memberikan nilai tambah pada gabungan kelompok tani (Gapoktan), bukan di perusahaan besar. Apalagi sebagian besar UMKM Jatim berada di industri agro.

• Baca: Surya Paloh Ungkap Komitmen Pakde Karwo Dukung Jokowi

“Pilihan industri agro ini tepat karena bahan bakunya ada di sekitar kita, bukan impor, sehingga ekonomi Jatim stabil,” ucapnya.

Permasalan kedua, kata Pakde Karwo, yakni ketersediaan air. Dari 55 miliar meter kubik air setiap tahun, yang bisa ditampung hanya 19,3 miliar meter kubik dan sisanya terbuang ke laut. Sedangkan yang diperlukan Jatim 22,2 miliar meter kubik, sehingga minus 2,9 miliar meter kubik.

• Baca: Kurangi Pengangguran, Pemprov Siapkan Magang Lewat CSR

Terhadap masalah ini, Pakde Karwo meminta bupati/walikota serta kepala dinas se-Jatim untuk melakukan efisiensi terhadap saluran air di pertanian. Termasuk warga yang tinggal di daerah sekitar Sungai Brantas.

“Bila mampu melakukan 10 persen efisiensi maka kita bisa mengurangi kekurangan ini,” katanya, sembari menambahkan Pemprov terus mendorong penyelesaian waduk di beberapa daerah seperti Ponorogo, Trenggalek dan Bojonegoro.

Tulang Punggung Nasional

Namun secara keseluruhan, Pakde Karwo memastikan ketahanan pangan Jatim saat ini dalam posisi sangat baik, bahkan mampu menjadi tulang punggung nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan seperti beras, jagung, dan ubi kayu dalam posisi surplus.

“Jatim masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, dimana dari 17 persen saat ini naik menjadi 19,3 persen secara riil terhadap nasional. Jadi seperlima kekuatan ketahanan pangan nasional ada di Jatim,” paparnya.

Saat ini, lanjutnya, produksi padi di Jatim surplus 4,9 juta ton, jagung surplus 6,2 juta ton, ubi kayu surplus 2,9 juta ton, dan ubi jalar surplus 135 ribu ton.

• Baca: Kekeringan di Jatim, Klaim AUTP Capai 148 Ribu Hektare

Khusus beras, konsumsi beras per kapita Jatim pada sensus 2016 lalu sebanyak 91,3 kg per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa, maka kebutuhan beras di Jatim sebanyak 3,6 juta ton beras setiap tahunnya.

“Untuk beras kita tidak hanya surplus tapi juga mampu memenuhi kebutuhan di 15 provinsi lain. Kita yang minus hanya kedelai dan bawang putih,” jelasnya.

» Baca Berita Terkait Soekarwo, Pemprov Jatim