Kemiskinan di Jatim Masih Tinggi, Mensos Soroti Data PKH

KEMISKINAN: Angka kemiskinan di Jatim masih tinggi, salah satu rumah di perdesaan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
PERDESAAN: Angka kemiskinan di Jatim masih tinggi, salah satu rumah di perdesaan. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Angka kemiskinan di Jawa Timur yang masih tinggi menjadi perhatian serius Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Secara khusus, Mensos meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jatim untuk mengecek dan memverifikasi kembali data keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Langkah tersebut perlu dilakukan, agar masyarakat penerima manfaat lewat program ini benar-benar sesuai target. Dengan begitu, angka kemiskinan di Jatim bisa lebih ditekan lagi.

“Kami harapkan dari Dinsos Jatim itu, bisa mengecek dan memverifikasi keluarga penerima manfaat benar-benar layak menerimanya,” ujar Julian usai membuka Sarasehan Kearifan Lokal Tahun 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (4/12/2019).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, per Maret 2019 angka kemiskinan mencapai 4,1 juta jiwa atau sekitar 10,37 persen dari total jumlah penduduk.

Angka ini sebenarnya sudah berkurang 179,9 ribu jiwa jika dibanding September 2018, namun masih jauh dari target yang dicanangkan Pemprov Jatim yakni menyentuh 9,44 persen pada 2018.

STATISTIK: Persentase kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di Jatim. | Grafis: Data BPS Jatim
STATISTIK: Persentase kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di Jatim. | Grafis: Data BPS Jatim

Karena itu, Juliari mendorong Dinsos Jatim untuk lebih memaksimalkan setiap program yang ada terkait penanganan kemiskinan.

“Program yang sekarang seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Keuangan Non Tunai (BKNT), PKH itu tentunya kita jalankan terus,” ucapnya.

Juliari optimistis dengan target 10 juta BPNT dan 15 juta penerima manfaat PKH yang disalurkan tahun ini bisa mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu Plt Kepala Dinsos Jatim, Subhan Wahyudiono mengatakan, berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan. Termasuk pendataan keluarga penerima manfaat.

“Sekarang ini sudah pendataan. Pendataan melalui BPJS, juga koordinasinya dengan BPJS. Jadi ini tidak hanya Dinsos,” kata Subhan.

» Baca Berita Terkait Kemiskinan