Kampus Kalau Partisan, Hilang Kredibilitas Akademisnya

KAMPUS JANGAN PARTISAN: Prof Dr Zainuddin Maliki, kampus kalau dia partisan, maka kehilangan kredibiltas akademisnya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
KAMPUS JANGAN PARTISAN: Prof Dr Zainuddin Maliki, kampus kalau partisan, maka kehilangan kredibiltas akademisnya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

DALAM tempo 21 hari, dua lembaga pendidikan tinggi negeri, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menjadi sorotan banyak pihak gara-gara lembaga kajian di fakultasnya mengeluarkan survei ‘vulgar’ terkait Pilgub Jatim 2018.

Survei yang dikeluarkan bukan lagi terkait indikator lazimnya penelitian atau survei yang dilakukan kampus, tapi sudah ‘memenangkan’ salah satu pasangan calon. Wajar jika yang muncul adalah stigma partisan.

Dua lembaga kajian fakultas tersebut yakni Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA-UB) Malang, serta Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konfilk (Puspek) FISIP Unair.

• Baca: Prof Nasih: Survei Puspek Bukan Tanggung Jawab Unair

Bak dikomando, LKP3 FIA-UB Malang yang merilis hasil survei pada 8 Mei 2018 dan Puspek (29 Mei 2018) ‘kompak’ mengunggulkan pasangan calon tertentu, di saat lembaga survei kredibel nasional — di antaranya Litbang Kompas, Poltracking, Populi Center, CSIS maupun Alvara Research Center — mengunggulkan pasangan calon lainnya.

Sedihnya lagi, hasil survei Puspek justru mendapat bantahan dari Rektor Unair Surabaya, Prof Moh Nasih yang menegaskan kampus yang dipimpinnya tidak bertanggung jawab atas hasil survei Puspek. Secara kelembagaan, Unair bersikap independen, tidak partisan, serta tidak berpolitik praktis.

Tak hanya pihak Unair yang langsung memagari diri. Pakar Survei Sosial yang juga Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof Dr Hamdi Muluk juga mencurigai hasil survei Puspek cacat metodologi.

“Kalau akademisi partisan membawa nama kampus partisan, nanti risikonya kampus itu akan hilang kredibilitas akademisnya.”

Sikap dan kritik kedua profesor tersebut berseiring dengan penilaian Penasihat Dewan Pendidikan Jatim, Prof Dr Zainuddin Maliki. “Kampus itu kalau dia partisan, maka kehilangan kredibiltas akademisnya,” tegasnya.

Berikut wawancara Barometerjatim.com dengan Prof Dr Zainuddin Maliki yang juga wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim serta mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dua periode tersebut:

Hasil survei Puspek ditentang di internal dan eksternal Unair karena membawa nama kampus. Dimana sebenarnya posisi kampus dalam konteks Pilkada, termasuk Pilgub Jatim?
Kampus harus menjadi lembaga pengawal kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Kebenaran akademis itu yang harus dijunjung. Jangan sampai kampus terkesan partisan, itu yang penting.

Apa risikonya jika sebuah kampus dicap partisan?
Kalau akademisi partisan membawa nama kampus partisan, nanti risikonya kampus itu akan hilang kredibilitas akademisnya. Harus bisa dicegah jangan partisan. Jadi intinya kampus kalau dia partisan kehilangan kredibilitas akademisnya.

Pandangan anda soal hasil survei LKP3 FIA-UB Malang dan Puspek FISIP Unair?
Saya tidak tahu persis siapa itu sebenarnya, karena selama ini saya tidak pernah dengar nama lembaga itu. Kapan kita pernah dengar lembaga itu melakukan survei.

JANGAN CEDERAI KAMPUS: Prof Dr Zainuddin Maliki, tak pernah dengar kredibilitas lembaga atas nama kampus yang melakukan survei soal Pilgub Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
JANGAN CEDERAI KAMPUS: Prof Dr Zainuddin Maliki, tak pernah dengar kredibilitas lembaga atas nama kampus yang melakukan survei soal Pilgub Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

Kredibilitasnya juga enggak pernah dengar. Siapa yang pernah dengar dia melalukan survei, dimana, tiba-tiba muncul dengan hasil survei. Orang tidak tahu lembaga ini, reputasinya seperti apa, belum pernah dengar dan tiba-tiba muncul.

Prestasi akademisnya apa, baik di bidang penelitian yang lain, apalagi dalam voting behavior seperti ini. Itu belum didengar dari lembaga itu.

Apa saran anda agar kejadian yang bisa mencoreng kampus seperti ini tidak terulang lagi?
Kampus bersikaplah netral. Akademik jangan memihak, jangan partisan. Biarkan masyarakat memilih. Maka yang bisa dilakukan kampus adalah job criteria, indikator, itu yang bisa disampaikan, bukan menyebut nama begitu.

Misalnya indikator Jatim tantangannya ini lho, lalu perguruan tinggi bisa menunjukkan tantangannya dan sebaiknya orang yang mengawal indikatornya ini. Itu bagus saya kira. Tapi kalau kemudian sangat detail terkesan partisan, maka kita eman (sayang) kampusnya.