Jurus Pemprov Jatim Tangani Kemiskinan: Fokus 4 Kluster

PARIPURNA DPRD JATIM: Gubernur Soekarwo menyapa anggota DPRD Jatim, Abdul Halim (tengah) dan Agus Dono di sela sidang paripurna, Rabu (15/8). | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan prioritas program penanggulangan kemiskinan pada 2018 ini berfokus pada empat kluster: Bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, serta kluster murah pro rakyat melalui pertumbuhan ekonomi inklusif.

Prioritas program penanggulangan kemiskinan ini berseiring dengan strategi pembangunan Jatim yang berbasis pada pro-poor (kemiskinan), pro-job (penciptaan lapangan pekerjaan), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (lingkungan).

Menurut Soekarwo, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan Jatim tercatat sebesar 10,98 persen atau turun 0,22 persen dari September 2017 sebesar 11,20 persen.

Baca: 10 Tahun, Pakde-Gus Ipul Gagal Entas Kemiskinan Perdesaan

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi inklusif, yakni pertumbuhan ekonomi yang diikuti pengurangan pengangguran dan kemiskinan, papar Pakde Karwo -- sapaan akrab Soekarwo.

Pemaparan tersebut disampaikan Pakde Karwo saat membacakan summary jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (15/8).

Sementara beberapa program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan 2018 meliputi, pertama, kluster bantuan sosial yang di antaranya terdiri dari Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (Bosda Madin), dan Bantuan Beras Bersubsidi (Tuan Rasidi).

Baca: Di Lamongan, Khofifah Ajak Sarjana Berantas Kemiskinan

Kedua, kluster pemberdayaan masyarakat meliputi program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) penanggulangan feminisasi kemiskinan dan Jalinmatra bantuan rumah tangga sangat miskin.

Ketiga, kluster pemberdayaan ekonomi meliputi koperasi pondok pesantren dan koperasi wanita. Serta keempat, kluster murah pro rakyat meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rusunawa.

Baca: Entas Kemiskinan Lewat Gertak, Emil Raih Entrepreneur Award

Tahun ini, tandas Pakde Karwo, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jatim di antaranya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses cakupan terhadap layanan air minum dan sanitasi serta ketersediaan perumahan.

"Lalu peningkatan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)," ujarnya.