DPRD Surabaya Minta Rencana Sekolah Tatap Muka Dikaji Ulang

KAJI ULANG: Reni Astuti (kiri) minta Eri Cahyadi kaji ulang rencana sekolah tatap muka. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KAJI ULANG: Reni Astuti (kiri) minta Eri Cahyadi kaji ulang rencana sekolah tatap muka. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti meminta Wali Kota Eri Cahyadi agar mengkaji ulang rencana sekolah pertemuan tatap muka (PTM) untuk menghindari munculnya klaster sekolah di Kota Pahlawan.

“Jangan sampai sekolah PTM menimbulkan klaster sekolah, sehingga menambah angka penularan Covid-19 di Surabaya,” tegas Reni, Rabu (16/06/2021).

Reni mengungkap, berdasarkan kondisi terkini, penularan Covid-19 di Surabaya kembali meningkat. Hal ini juga diakui wali kota yang menyebut angka positivity rate naik dari 5 persen menjadi 9 persen.

Untuk itu, Reni menyarankan Eri, sebaiknya mengundang para pakar untuk membahas apakah Surabaya perlu memperkuat lagi penyekatan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Wali kota sebaiknya mengundang para pakar, apakah akan menyiapkan sekolah PTM atau sebaiknya memperkuat penyekatan dan PPKM,” katanya.

Memang, tandas Reni, pada dasarnya sekolah PTM dibolehkan pemerintah untuk daerah berstatus zona kuning atau oranye, tapi tidak bagi yang berstatus zona merah. Sementara Surabaya, saat ini berstatus zona oranye.

Namun demikian, menurut politikus perempuan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sekolah PTM tergantung kebijakan kepala daerah.

Selain selain tergantung kebijakan kepala daerah, sekolah PTM  juga harus mendapat persetujuan orang tua siswa.

“Bagi siswa yang tidak mendapat izin sekolah PTM, harus dilayani lewat pembelajaran online,” katanya.

Reni kembali mengingatkan, jangan sampai sekolah PTM nantinya justru menjadi klaster sekolah, sehingga menambah angka penularan Covid-19 di Kota Pahlawan.

Sebelumnya, Eri mengakui kalau angka positivity rate Covid-19 di Surabaya naik menjadi 9 persen. Padahal sebelum lebaran, angkanya masih di kisaran 5 persen atau dalam posisi aman.

“Ketika ada kenaikan dari 5 persen ke 9 persen secara total Surabaya, maka berarti ini alarm dan warning buat kita,” kata Eri, Senin (14/6/2021).

“Sedikit kita lengah, cepat ini berangkatnya (kasus Covid-19). Berarti kita harus hati-hati, saya harus warning betul. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan,” tegasnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya