Capaian MCP di Jatim Tinggi, KPK: Bukan Berarti Tak Ada Korupsi!

Alexander Marwata (kanan) saksikan Khofifah tekan komitmen bersama. | Foto: Barometerjatim.com/roy has
Alexander Marwata (kanan) saksikan Khofifah tekan komitmen bersama. | Foto: Barometerjatim.com/roy has

SURABAYA, Barometerjatim.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Jatim di atas rata-rata nasional. Sejumlah kabupaten dan kota bahkan mendapat nilai tertinggi, di antaranya Lamongan dan Surabaya.

“Tetapi kembali lagi, bahwa itu (MCP) terkait dengan program-program pencegahan kan, tidak menjamin juga kalau nilainya baik kemudian terus enggak ada masalah, enggak ada korupsi. Karena di beberapa daerah pun yang nilainya baik, ternyata kepala daerahnya kena tindakan,” jelasnya.

Penjelasan Alexander tersebut disampaikan usai menghadiri Rakor dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Jatim bersama KPK di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Tapi paling tidak, lanjut Alexander, MCP tersebut menunjukkan itikad baik dari Pemda maupun kepala daerah masing-masing, untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Misalnya masalah perizinan menjadi lebih mudah. Lalu pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, proses penganggaran juga lebih transparan.

“Hal-hal seperti itu kan sebetulnya kita harapkan mampu mencegah korupsi, menutup celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Adakah ‘lampu kuning’ untuk daerah tertentu di Jatim? Menurut Alexander, kalau dilihat dari capaian MCP, kepatuhan terhadap program-program Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) Kabupaten Ponorogo masih terendah, baru 39 persen.

“Nah itu nanti pasti akan kita dorong, ya dengan bantuan daerah-daerah yang nilainya sudah baik. Lamongan paling tinggi, supaya nilainya bagus itu ya dia menularkan ke daerah-daerah yang lain,” katanya.

“Tadi saya bilang, mari kita wujudkan Jatim menjadi provinsi yang bebas dari korupsi. Jangan sampai, apa, kalau bisa 2019 enggak ada lagilah kepala daerah yang terkena OTT, kan bagus,” tandasnya.

Monitor dari Jakarta

Soal MCP ini, lanjut Alexander, KPK membagi wilayah Indonesia menjadi sembilan Korsub pencegahan. “Tadi Pak Asep (Kepala Unit Korsupgah KPK, Asep Rahmat Suwanda) dan timnya kan ada di sini. Kita akan remote dan itu yang akan kita dedikasikan untuk wilayah Jatim,” jelasnya.

Tim Korsupgah ini, papar Alexander, akan bergerak dari satu daerah ke daerah lain, dan KPK tinggal melakukan pengawasan dari Jakarta terkait kemajuan dari capaian MCP.

“Nanti di setiap daerah itu kan save assessment terkit kemajuanya dan dia ngisi, kita bisa monitor dari Jakarta terkait kemajuan itu. Nah, KPK tinggal verifikasi benar enggak ini apa yang dilaporkan. Seperti itu mekanismenya,” jabarnya.•

» Baca Berita Terkait KPK, Pemprov Jatim