Bawaslu Tolak Laporan KIPP, PDIP: Tudingan Salah Alamat
KIPP SALAH ALAMAT: Adi Sutarwijono, sebut tudingan KIPP Jatim soal politik uang salah alamat. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Sidang Bawaslu Jatim memutuskan, Eri Cahyadi-Armuji tidak terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Keputusan itu dibacakan lewat persidangan, Senin (4/1/2021) sore.
Menyatakan terlapor (Eri Cahyadi-Armuji) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu Jatim, Ikhwanudin Alfianto.
Atas putusan Bawaslu tersebut, PDIP Kota Surabaya menilai sangat tepat. Laporan tim hukum kami, bukti-bukti di persidangan lemah dan tidak sinkron," kata Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono, Selasa (5/1/2020).
"Bagaimana mungkin tuduhan money politic dikaitkan dengan surat Bu Risma (Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya yang kini Menteri Sosial) kepada warga Surabaya, tandasnya.Laporan dugaan money politic ke Bawaslu tersebut dilancarkan Koordinator KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jatim, Novly B Theysen. Acuannya terkait surat Risma kepada warga Surabaya untuk memilih Eri-Armuji pada Pilwali, 9 Desember 2020.
Kami mengapresiasi keputusan Bawaslu Jawa Timur yang tepat dan jernih dalam memutus perkara, tegas Adi.
Selain itu, PDIP juga memuji kinerja tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya yang dipimpin Arif Budi Santoso. Tim hukum dinilai bekerja cermat dan jeli, serta cerdas dalam merumuskan dalil-dalil dan pembuktian balik untuk mematahkan tuduhan.Terima kasih kepada tim hukum Eri-Armuji yang telah bekerja jeli dan cermat. Tim dengan sangat cerdas mematahkan semua tuduhan di persidangan. Sejak awal, tim hukum telah bekerja keras mengawal kemenangan Eri-Armuji dalam Pilwali Surabaya, kata Adi.
Sementara itu Arif Budi mengatakan, masyarakat Surabaya sebenarnya tahu siapa yang bermain politik uang selama masa kampanye dan menjelang Hari H coblosan Pilwali.Yang jelas bukan dilakukan pasangan calon Eri-Armuji. Melalui pembagian beras, sarung, selimut, hingga bagi-bagi uang yang dilakukan masif dan telanjang mata. Tuduhan KIPP Jatim salah alamat terhadap Eri-Armuji, katanya.
» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya
