Alasan Bupati Muhdlor Liburkan UHC: Sebulan Rp 14 M tapi Data Berantakan
UHC DIEVALUASI DULU: Bupati Muhdlor saat MoU program Universal Health Coverage (UHC), 31 Mei 2021. | Foto: IST
SIDOARJO, Barometerjatim.com - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor menepis kalau program Universal Health Coverage (UHC) -- layanan kesehatan gratis untuk warga yang dicanangkan sejak 1 Juni 2021 -- dihentikan. Yang benar?
"Ini barang sebenarnya evaluasi selama 2-3 bulan memperbaiki sistemnya. Kenapa? Karena kita ini ada Rp 14 miliar yang dibayarkan. Ketika ini jalannya kurang optimal, keluhan di sana-sini, ini yang ingin kita perbaiki," kata Muhdlor, Jumat (7/1/2022).
"Ini ibarat satu lumbung, banyak tikusnya, lumbungnya enggak harus dibakar. BPJS-nya enggak harus dihapus, UHC-nya enggak harus dihapus, tetapi penyakitnya diperbaki. Apa itu? Data ganda, data yang sudah meninggal, dan sebagainya," sambungnya.
Terlebih saat pendemi Covid-19 angka kematian di Sidoarjo cukup tinggi. Nah, menurut Muhdlor, data inilah yang harus diperbaiki, bukan berarti program UHC dihentikan.Persoalan data, tandas Muhdlor, tidak hanya di Dukcapil, tapi semuanya. Sebab, Dukcapil tidak bisa memutuskan seseorang meninggal kalau tidak ada laporan surat kematian dari desa, keterangan dari ahli waris, dan sebagainya. Kalau ditulis meninggal bisa jadi perkara, walaupun memang meninggal.
Ada target kapan UHC dilanjutkan? "Evaluasi aja. Evaluasinya selesai maka kita bisa lanjut lagi. Intinya apa, memang sistem itu, suatu program itu tidak langsung 100 persen in. Masalahnya BPJS ini Rp 14 miliar per bulan, sehingga kita harus hati-hati," katanya."Lha kalau katakan libur tiga bulan, diperbaiki, setelah itu lancar, enggak ada keluhan, ini lebih bagus. Dibanding dipaksakan jalan terus tapi kena Rp 14 miliar, betapa banyaknya Rp 14 miliar itu," imbuh Muhdlor.
» Baca berita terkait Bank Jatim. Baca juga tulisan terukur lainnya Friyanto.
