Tak Mau Dibom, Penjagaan Kantor Bupati Gresik Diperketat

DIPERKETAT: Penjagaan kantor bupati Gresik diperketat pasca teror bom di Surabaya dan Sidoarjo. Jatim. | Foto: Ist
DIPERKETAT: Penjagaan kantor bupati Gresik diperketat pasca teror bom di Surabaya dan Sidoarjo. Jatim. | Foto: Ist

GRESIK, Barometerjatim.com – Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyatakan prihatin sekaligus mengutuk keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Gresik langsung mengumpulkan seluruh anggota Forkopimda, Muspika, lurah dan kepala Desa, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta beberapa pihak terkait se-Kabupaten Gresik, Selasa (15/5).

Bupati, melalui seluruh camat menginstruksikan untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan.

“Tetap berlakukan wajib lapor satu kali dua puluh empat jam serta mendata kembali warganya sesuai kartu tanda penduduk. Selain itu, juga wajib melaporkan setiap ada hal yang mencurigakan,” kata Sambari.

• Baca: Waspadai Teror Bom, Polres Gresik Perketat Pengamanan

Menurut Sambari, upaya ini untuk mengantisipasi agar pengeboman dan terorisme tidak terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.

“Saya mohon kepada seluruh kepala OPD terkait untuk melaksanakan pengamanan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,” kata bupati dua periode itu.

“Satpol PP harus menambah pengamanan di beberapa tempat vital, utamanya di kantor bupati, kantor DPRD, pendopo dan rumah dinas serta beberapa tempat lain yang perlu.”

Tak hanya itu, untuk Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gresik, bupati meminta agar meningkatkan koordinasi intelejen daerah.

• Baca: Teror Bom! Tim Khofifah-Emil Puji Gerak Cepat Jokowi

Bupati juga memerintahkan agar kepala Bagian Umum untuk menambah CCTV. Tak hanya di pintu masuk dan keluar, tapi di sudut-sudut yang selama ini kurang terpantau serta bagian belakang harus diberi CCTV.

“Tertibkan tamu dengan melibatkan beberapa OPD yaitu memeriksa tamu, baik melalui pemeriksaan lie detector maupun pemeriksaan dengan menanyakan keperluannya serta meminta kartu identitas tamu tersebut,” jlentreh Sambari.

Hal demikian juga berlaku bagi anggota Aparat Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik, yang harus melalui pemeriksaan terhadap barang bawaannya. “Saya sangat berharap, anggota pengamanan dari Satpol PP harus ditambah,” pungkasnya.