Sadad: Kader NU di Gerindra Tak Perlu Dukung Kiai Ma’ruf

HORMAT TAPI TAK MENDUKUNG: Anwar Sadad, hormati Kiai Ma'ruf Amin tapi tak perlu didukung di Pilpres 2019. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
HORMAT TAPI TAK MENDUKUNG: Anwar Sadad, hormati Kiai Ma’ruf Amin tapi tak perlu didukung di Pilpres 2019. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pernyataan Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Pituduh yang mewajibkan agar kader NU mendukung KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 dikritisi sejumlah pihak. Tak terkecuali Sekretaris DPD Partai Gerindra, Anwar Sadad.

Menurut Sadad, tampilnya Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres tak mengurangi ketokohannya, baik sebagai ulama yang keilmuannya sangat tinggi maupun sebagai rais aam PBNU.

“Hanya saja, kader Gerindra Jatim yang juga kader NU tak perlu memberikan dukungan karena tampilnya beliau bersifat pribadi. Bukan keputusan permusyawaratan organisasi NU, baik Muktamar maupun Konbes dan Munas Alim Ulama NU yang wajib ditaati,” paparnya di Surabaya, Rabu (15/8).

• Baca: Wasekjen PBNU: Warga NU Wajib Dukung Kiai Ma’ruf

Tampilnya Kiai Ma’ruf sebagai Cawapres, tandas Sadad, sekaligus menandakan pupusnya kepercayaan NU pada Parpol yang kelahirannya dibidani NU sendiri. “Yang seharusnya bisa menjalankan kepentingan-kepentingan NU di bidang politik,” sindirnya.

Meski bakal menjadi rival di Pilpres 2019, politikus yang juga Ketua Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) itu mengimbau kadernya untuk tetap menghormati Kiai Ma’ruf.

“Semua kader Gerindra, jangan memposting atau memviralkan komentar, gambar maupun meme yang menyudutkan Kiai Ma’ruf Amin di media sosial atau grup-grup chat yang menjamur,” imbaunya.

• Baca: Gerindra Berharap PWNU Jatim Jadi Pengayom Seluruh Parpol

Sebelumnya, Imam Pituduh usai acara Work Shop Pengelolaan Sumber Daya Air di Surabaya, Selasa (14/8), menyebut wajib hukumnya bagi warga NU untuk mendukung Kiai Ma’ruf di Pilpres 2019.

“Sebagai jamaah, mendukung Kiai Ma’ruf itu wajib karena sesama warga NU. Wajib hukumnya!” katanya.

Sebaliknya, sebagai organisasi, NU pasti tidak berpolitik. “Tetapi warga atau jamaah NU adalah kekuatan politik yang tak bisa dielakkan,” tandasnya.