Pengamat: People Power Kubu Prabowo Distorsi Demokrasi!

Novri Susan (dua kanan), people power kubu Prabowo distorsi demokrasi. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs
Novri Susan (dua kanan), people power kubu Prabowo distorsi demokrasi. | Foto: Barometerjatim.com/roy hs

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pengamat Politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Novri Susan menilai people power yang digelorakan kubu Prabowo-Sandiaga bukanlah gerakan rakyat dalam arti yang sebenarnya, tapi sudah masuk ranah distorsi demokrasi.

“Mereka tidak lagi mengkritik lembaga, tidak berusaha membentuk lembaga yang kuat dalam menjalankan demokrasi, tapi malah mendelegitimasi. Ini gerakan distorsi demokrasi,” katanya dalam forum diskusi Positive People with Positive Power yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Selain Novri, hadir sebagai pembicara dalam diskusi yakni Pengamat Politik Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Sidratahta Mukhtar; Pengamat Politik Unipa, Wira Yudha Alam; Ketua HMI Cabang Surabaya, Andik Setiawan; serta Presiden BEM dari sejumlah kampus di Surabaya.

Novri menegaskan, people power kubu Prabowo-Sandiaga patut disebut distorsi demokrasi, lantaran selama ini elemen bangsa sudah berupaya menjalankan dan mengkonsolidasi demokrasi dengan memperkuat institusi, serta membangun nilai-nilai demokrasi.

“Tapi ketika tidak puas dengan hasil Pilpres, lalu mau dihentikan dengan cara seperti itu. Saya pikir sudah mendistorsi demokrasi, bukan lagi mendelegitimasi KPU (Komisi Pemilihan Umum),” katanya.

Apalagi levelnya sudah menolak dan tidak mengakui bukan hanya KPU, bahkan sudah Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal MK adalah lembaga yudikatif, reperesentasi dari struktur politik negara.

“Kalau itu sudah tidak diakui, artinya mereka sudah mendistorsi demokrasi. Kalau demokrasi sudah didistorsi, berarti mereka mengatakan kita sudah tidak perlu (demokrasi) dan ini menjadi persoalan negara dan bangsa,” katanya.

Berarti inkonstitusional? “Oh iya! Kalau menurut saya itu inkonstitusional, sangat!” tegasnya. Perlu ditindak? “Kalau bersifat kolektif seperti ini, perlu penanganan yang berbeda dari yang sifatnya orang per orang,” katanya.

Nah, dalam penanganan seperti ini ada yang menyebut rekonsiliasi, “Tapi penegakan hukum tetap harus dijalankan pada level-level yang bisa diterapkan,” tandasnya.•

» Baca Berita Terkait Pilpres 2019