Resmikan Kawasan Kuliner Halal, Adhy Karyono: KUMKM Tulang Punggung PDRB Jatim!
TULUNGAGUNG | Barometer Jatim – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono meresmikan kawasan kuliner halal di Pasar Sore Tulungagung, Kamis (3/10/2024). Kawasan kuliner halal di Tulungagung ini disebutnya yang pertama di Jatim dan akan dijadikan pilot project bagi kabupaten maupun kota lainnya.
"Ini adalah kali pertama kita meresmikan kawasan kuliner halal di Jatim lokasinya ada di Tulungagung. Maka, ini akan menjadi contoh untuk daerah lain. Kerja sama ini polanya mari ditiru dan diduplikasi. Kami Provinsi Jatim siap untuk berkolaborasi," katanya.
Keberadaan kawasan kuliner halal, tandas Adhy, merupakan langkah strategis dan wujud komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) berkelanjutan dan berkualitas.
"Sesuatu yang membanggakan karena Pemprov Jatim mendorong tidak sekadar halal industry dan halal tourism, melainkan halal food menjadi wujud strategis memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk kepada masyarakat," ucapnya.
Sertifikasi Halal
Menurut Adhy, KUMKM Jatim sangat luar biasa karena merupakan tulang punggung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.
Tercatat pada 2022 berkontribusi 58,36% atau senilai Rp 1.593,67 triliun. Sedangkan pada 2023 kontribusinya sebesar 59,18% atau senilai Rp 1.747,991 triliun terhadap PDRB Jatim.
Untuk itu, lanjut Adhy, Pemprov Jatim berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi halal untuk menangkap peluang tersebut dan mengembangkan infrastruktur halal.
Di antaranya 12 lembaga pemeriksa halal, 47 lembaga pendampingan proses produk halal dan 42 rumah potong hewan, ruminansia bersertifikat halal, 44 RPH unggas bersertifikat halal, serta 305 juru sembelih halal bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
"Maka dari itu, kami melakukan percepatan sertifikasi halal untuk KUMKM, melakukan pelatihan dan pendampingan agar KUMKM menghasilkan produk yang mampu bersaing," tuturnya.
Selain itu, Adhy mengatakan pentingnya merawat kawasan kuliner halal. Salah satunya melalui penataan dan penyediaan kantong-kantong parkir yang baik.
"Dengan demikian, kehadiran kawasan kuliner halal bertahan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat," tuturnya.
Sejauh ini, kata Adhy, industri halal di Jatim menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Apalagi, adanya relaksasi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 yang semula pada 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026.
"Kita akan mempercepat dengan cara berkolaborasi dengan lembaga-lembaga melakukan coverage DNA percepatan karena kita masih punya waktu 2 tahun untuk itu," ujarnya.
Tiga Besar Nasional
Berdasarkan data BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), selama 3 tahun terakhir hingga 20 September 2024 tercatat sebanyak 364.094 sertifikat halal telah terbit dari 263.706 pelaku usaha di Jatim.
Hal itu menjadikan Jatim masuk dalam 3 besar nasional. "Saat ini 3 besar, maka kami ingin pastikan Jatim harus menjadi nomor satu," ucapnya.
Lebih lanjut, dalam laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024 disebutkan impor produk halal negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mencakup sektor halal berupa makanan, minuman, fashion, farmasi dan kosmetik mencapai nilai 359 miliar dolar AS di 2022.
"Angka ini diperkirakan akan tumbuh di level 7,6% CAGR (Compound Annual Growth Rate) menjadi 492 miliar dolar AS pada 2027," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga menyerahkan sertifikat dan fasilitas kepada penerima halal, fasilitas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) serta bantuan dari Baznas berupa rombong senilai Rp 5 juta dan bantuan modal usaha senilai Rp 1,5 juta.{*}
| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
