Komisi III DPRD Tuban Raker dengan OPD Bahas KUA-PPAS 2025, Nih Program yang Digeber!
TUBAN | Barometer Jatim – Komisi III DPRD Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang berfokus pada penyampaian penunjang program prioritas.
Ketua Komisi III DPRD Tuban sekaligus pimpinan rapat, Hartomo mengawalinya dengan mengungkap ada satu OPD yang telah menyampaikan rekap terkait KUA-PPAS 2025 namun belum ada penunjang prioritas.
"Hari ini kami jadwalkan OPD terkait untuk membahas hal tersebut," ucapnya. Setelahnya, para Kepala OPD yang hadir memaparkan program prioritasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan padi merupakan fokus utama dalam bidang pertanian.
"Ini dalam rangka percepatan areal tanam khusus padi, apalagi Tuban mendapatkan target tambahan dari kementerian untuk menghindari impor beras," katanya.
Selain itu, Eko mengatakan adanya penurunan anggaran karena proses di 2025 banyak kegiatan berkelanjutan. Seperti penanggulangan stunting yang dilakukan melalui program pemberdayaan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) dan asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.
"Intinya bagaimana produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan naik yang menjadi fokus kami ke depan," ungkapnya.
Terkait Gerakan Pangan Murah, terang Eko, akan diperbesar volumenya di 20 kecamatan dan berproses tindaklanjut peraturan menteri tentang ketahanan pangan dan gizi, serta akan bekerja sama dengan Bulog untuk penyediaan cadangan beras.
Dua Urusan Wajib
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Agus Wijaya menjelaskan terdapat dua urusan wajib koperasi dan UKM yang terurai dalam enam program.
Di bidang koperasi fokus pada peningkatan koperasi di Tuban, sedangkan di bidang UKM diharapkan bisa menumbuhkan wirausaha baru dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan.
"Kami harap di tahun mendatang wirausaha baru bisa naik dua kali lipat," imbuhnya.
Selain dua bidang tersebut, Agus mengatakan bidang perdagangan juga menjadi perhatian terkait revitalisasi pasar yang memerlukan penataan ulang agar tidak kalah dengan pasar online.
"Perlu desain bagus untuk pasar, khususnya Pasar Baru Tuban yang lebih mengarah ke pasar modern dan tentunya dapat terintegrasi dengan wisata di Tuban, seperti Goa Akbar di selatan Pasar Baru Tuban dan Pantai Boom di sisi utara yang berdekatan dengan Pasar Sore," jabarnya.
Agus juga menekankan, di 2025 pihak dinas harus menyuplai bahan pangan sebagai bentuk pengendalian inflasi dan menjadikan program One Village One Product (OVOP) dapat mendukung suplai bahan pangan.
Sedangkan Direktur Perumda Tirta Lestari Tuban, Slamet Riyadi berharap ada kebijakan yang lebih mudah terkait pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).
"Kita upayakan terkait air bawah tanah di 2025 bisa terkoneksi di beberapa kecamatan, meliputi Tuban, Jenu, Palang, dan Semanding," katanya.
Di akhir rapat, Hartomo berharap pihak OPD terkait untuk terus bersikap proaktif agar tidak ada problem ke depannya.
"Semua OPD di sini telah menyampaikan penunjang prioritansya, tinggal action saja," tandas legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.
Turut hadir pula dalam rapat, yakni perwakilan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tuban, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tuban.{*}
| Baca berita Tuban. Baca tulisan terukur Hamim Anwar | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
