Demi Warga KTP Surabaya Bisa Berobat Gratis, Tiap Tahun Eri Cahyadi Gelontorkan Rp 500 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Pemkot Surabaya menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Hal itu merupakan komitmen Pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan program pelayanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP dan KK Surabaya sudah berjalan sejak April 2021.
"Jadi mulai April 2021 seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot, itu cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya," katanya, Senin (11/6/2024).
Dia berharap, program UHC ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya. Selain itu, untuk memastikan warga Surabaya mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis tanpa harus menghadapi kesulitan finansial.
"Jadi jangan ragu untuk berobat jika sakit, karena Pemkot Surabaya hadir untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi warganya," ujarnya.
Tanpa Alami Kesulitan
Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan manfaat utama yang dirasakan warga dengan adanya program UHC.
"Seluruh warga Surabaya dapat memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan adil, tanpa harus mengalami kesulitan finansial atau keuangan," katanya.
Nanik juga menjelaskan skema pendaftaran program UHC, yakni dilakukan Pemkot Surabaya ke BPJS Kesehatan. Adapun sumber dana program berasal dari APBD Surabaya, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), Pajak Rokok, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kesehatan.
"Dengan warga Kota Surabaya tercover dalam program UHC, akan mempermudah akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan status kesehatan," ujarnya.
Nanik menandaskan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 500 miliar per tahun agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Dia memastikan, besaran anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan premi kepesertaan BPJS bagi seluruh warga Surabaya.
"Untuk anggaran UHC pada 2024 ini sebesar Rp 527,980 miliar, sedangkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 1.234.187 jiwa," ungkapnya.
TANPA KESULITAN: Seluruh warga Surabaya dapat layanan kesehatan tanpa terhalang kesulitan keuangan. | Foto: Barometerjatim.com/HPS
Selain itu, Nanik menjelaskan jika program UHC ini mencakup semua fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yakni, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari Puskesmas dan Klinik Pratama.
Kemudian fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (KRTL) yang terdiri dari rumah sakit dan klinik utama. "Layanan kesehatan pada program UHC sesuai dengan program layanan yang ada di BPJS Kesehatan," jelas Nanik.
Sekarang ini, ada total 226 Fasyankes di Surabaya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program UHC. Ratusan Fasyankes tersebut terdiri dari 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 Puskesmas.
Nanik berharap, program UHC ini dapat dilakukan pemberdayaan kepesertaan BPJS bagi warga Surabaya sesuai dengan segmentasinya. Sedangkan warga yang tidak mampu dapat dioptimalkan masuk sebagai peserta PBI APBN.
"Sedangkan bagi warga yang mampu, dapat mendaftar sebagai peserta BPJS mandiri dan bagi warga pekerja dapat didaftarkan oleh pemberi kerja," ucapnya.{*}
| Baca berita Kesehatan. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
