Khofifah Dilaporkan ke KPK, Begini Reaksi Parpol Pemberi Rekom di Pilgub Jatim!

SURABAYA | Barometer Jatim – Eks Gubernur Jatim yang declare maju lagi di Pilgub 2024, Khofifah Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi saat menjabat Menteri Sosial (Mensos).

Lantas, apa reaksi Parpol pemberi rekomendasi di Pilgub Jatim 2024? Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu Parpol perekom yang memiliki 5 kursi di DPRD Jatim, menyampaikan jika ada pelaporan tentu ada proses, termasuk butuh pembuktian maupun tindak lanjut.

“Jadi saya kira, karena ini beritanya baru hangat, baru saja, saya belum bisa berkomentar terlalu dalam,” kata Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig usai menerima kunjungan pengurus DPD PDIP Jatim, Selasa (4/6/2024) malam.

“Tapi prinsipnya, kami berada pada posisi mendukung (maju Cagub Jatim 2024), belum berpikir untuk berubah. Dalam posisi dinamika yang akan datang, kita lihat aja seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa,” sambungnya.

Hingga kini sudah 5 Parpol pemilik kursi di DPRD Jatim memberikan rekomendasinya secara paket Khofifah-Emil Dardak. Yakni Demokrat (11 kursi), Golkar (15 kursi), PPP (4 kursi), PAN (5 kursi), PSI (1 kursi).

Gerindra (21 kursi) juga memberikan rekomendasi tapi baru Khofifah, belum sepaket dengan Emil Dardak. Sedangkan 4 Parpol lainnya belum menentukan calon, yakni PKB (27 kursi), PDIP (21 kursi), Nasdem (10 kursi), dan PKS (5 kursi).

Total Paket Rp 395 M

Sebelumnya, Khofifah dilaporkan Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) ke KPK atas dugaan korupsi program verifikasi dan validasi pendataan keluarga miskin di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2015. FKMS menyebut, dalam program itu negara mengalami kerugian hingga puluhan miliaran rupiah.

"Saya mendatangi KPK lagi, setelah enam tahun yang lalu kami membuat pelaporan ternyata sampai hari ini enggak ada tindak lanjut. Kami datang lagi untuk menyampaikan bukti baru," kata Ketua FKMS, Sutikno di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Enam tahun yang lalu kita laporkan itu, kita hitung kerugiannya Rp 58 miliar. Sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan ini Rp 98 miliar. Ini kasus di Kemensos 2015,” terangnya.

Selain Khofifah, Sutikno juga melaporkan dua orang lainnya yang saat itu diduga terlibat. Yakni Kepala Pusdatin Kemensos, Mumu Suherman selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat ini Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

Rupanya pada 2015 itu, menurut Sutikno, selain program verifikasi dan validasi ada pula program pengadaan tenda yang juga menelan kerugian Rp 7,8 miliar.

• PETA PARPOL PILGUB JATIM 2024
  Rekom Khofifah-Emil : Demokrat (11 kursi), Golkar (15 kursi), PPP (4 kursi), PAN (5 kursi), PSI (1 kursi), Perindo (nonkursi)
  Rekom Khofifah Tanpa Emil : Gerindra (21 kursi)
  Belum Tentukan Calon : PKB (27 kursi), PDIP (21), Nasdem (10), PKS (5)

“Jadi jaringan korupsi itu sudah ada sejak di Kemensos, terus di bawah ke Jatim dan di Jatim mereka main hibah. Khofifah sama Adhy Karyono ini,” terangnya.

“Waktu Khofifah Mensos, Adhy Karyono itu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Iru banyak proyek-proyeknya dan jadi temuan BPK juga di antaranya tenda itu,” terangnya.

Sutikno kemudian membeber modus dugaan korupsi yang dilaporkannya. Menurutnya, dalam verifikasi dan validasi harus dilakukan musyawarah desa maupun kecamatan. Ternyata ditemukan BPK, kalau musyawarah desa maupun kecamatan rata-rata tidak ada tapi dilaporkan ada.

“Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi. Tapi mereka hanya pakai data BPS dan dianggap sudah diverifikasi, kalau data lapangan tidak ada. Nilai total paketnya Rp 395 miliar, kerugiannya Rp 98 miliar,” jelasnya.

Satu lagi hal yang menarik, sebelum melakukan verifikasi dan validasi, mereka melakukan uji coba. “Uji cobanya itu dimenangkan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jatim, tapi nilai kerugiannya kecil cuma Rp 2,5 miliar,” bebernya.

Sementara itu menanggapi pelaporan dirinya ke KPK, Khofifah hanya memberi komentar singkat, “Ya kita lihat aja, posisinya aku juga baru denger ini,” katanya usai menerima rekomendasi dari PSI di Jakarta.{*}

| Baca berita Pilgub Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur