Cakupan UHC di Surabaya Capai 96,89%, Buah Tiap Tahun Kucurkan Rp 480 M untuk Kesehatan
SURABAYA, Barometer Jatim – Pemkot Surabaya sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC). Terhitung pada 2022 sudah 96,89 persen warga Surabaya yang tercover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Atas capaian tersebut, Pemkot diganjar penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Acara juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan bersama jajarannya.
Eri mengaku bersyukur atas penghargaan UHC Award yang diterima Pemkot Surabaya dari BPJS Kesehatan. Bahkan, sejak pertama kali menjabat, dia mengaku sudah memikirkan terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
"Jadi bagaimana supaya mereka (warga) tidak memikirkan lagi masalah pengobatan, sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin," katanya.
Makanya sejak awal menjabat, Eri berkomitmen agar cakupan UHC di Surabaya mencapai di atas 95 persen. Atas capaian itulah yang kemudian mengantarkan Pemkot menerima penghargaan UHC Award.
"Dari usaha inilah kita mendapatkan penghargaan dan matur nuhun (terima kasih) kepada Menteri PMK, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang selalu memberi semangat kepada kami untuk selalu berbuat terbaik kepada umat. Karena salah satu pengurangan kemiskinan itu faktornya mengurangi dalam masalah kesehatan," tuturnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa dalam setiap tahun Pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Alhasil, saat ini ketika ada warga Surabaya yang sakit, mereka cukup membawa KTP sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit.
"Jadi kalau warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis dan kalau belum tercover BPJS di rumah sakit manapun di Surabaya cukup dengan KTP sama saja," terangnya.
Cak Eri juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, yang telah bersinergi dengan Pemkot Surabaya dalam memberikan akses kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Saya berharap dengan program UHC ini, maka masyarakat Surabaya semakin terjaga kesehatannya dan kesejahteraannya dan itulah tujuan akhir Pemkot Surabaya," tandasnya.
Kepesertaan JKN 248 Juta Jiwa
Sementara itu Wapres Ma'ruf Amin memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
"Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat," kata Ma'ruf.
- Baca juga:
Venue Piala Dunia U-20 di Indonesia, Eri Cahyadi Sebut GBT Dapat Nilai Tertinggi dari FIFA!
Secara nasional, Wapres mengungkapkan, saat ini kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa. Artinya, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Dimana 60,39 persen peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
"Selain itu pemerintah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai 2020," katanya.{*}
» Baca berita terkait Kesehatan. Baca tulisan terukur Andriansyah.
